MANOKWARI- Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat menggelar Pembukaan Sosialisasi hasil Pleno luar biasa yang sebelumnya di gelar di Jayapura, sosialisasi bertujuan untuk membicarakan hak Konstitusional orang asli Papua (OAP) di Papua Barat.
Pada pembukaan sosialisasi hasil Pleno luar biasa tersebut nampak tidak di hadiri sejumlah pejabat penting seperti Gubernur maupun wakil Gubernur Papua Barat, Pangdam XVIII Kasuari, Kapolda Papua Barat, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, bahkan Ketua Majelis Rakyat Papua Barat sebagai inisiasi kegiatan meski hanya di utus perwakilan dari masing-masing pimpinan dan lembaga.
Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Pemerintahan dan Otonomi Khusus Robert Rumbekwan yang di utus mewakili Gubernur Dominggus Mandacan mengatakan permohonan maaf atas ketidak hadirkan Gubernur karena ada hal yang tidak bisa ditinggalkan sehingga ia di utus mewakili Gubernur membuka sosialisasi hasil Pleno luar biasa MRP Papua dan MRP Papua Barat
“Mengenai pemenuhan hak Konstitusional orang asli Papua inisiatif melakukan pertemuan bersama antara MRP Papua dan MRP Papua Barat atau Pleno luar biasa merupakan suatu upaya konstruktif dan legal secara hukum” Kata Robert Rumbekwan.
Ia menambahkan, Upaya ini sesuai dengan fungsi serta tugas dan wewenang MRP sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Otonomi Khusus Otsus. Keputusan yang di ambil dalam Pleno luar biasa terus di sosialisasikan kepada seluruh orang asli Papua.
“Ini maksudnya agar niat baik dan tujuan mulia dari Pleno luar biasa dapat di pahami oleh masyarakat, harus juga di jaga agar jangan ada kekeliruan atau salah paham dari masyarakat agar hingga menimbulkan gejolak sosial” jelasnya.
Sementara Wakil Ketua II MRP Papua Barat, Cerylius Adopak, SE.,MM. Mengatakan, pada Pleno luar biasa yang di gelar pada tanggal 26 hingga 29 Februari 2020 lalu hanya membahas dua hal penting.
“Yang kami bahas hanya dua hal yakni tentang Pilkada dan rancangan otonomi khusus Otsus Plus yang nanti besok akan kita sampaikan secara detail dengan harapan tokoh masyarakat dapat memberikan pemahaman sekembali ke Daerahnya” Kata Wakil Ketua II MRP Papua Barat.
Dia menegaskan kegiatan yang digelar ini hanya merupakan bentuk sosialisasi, namun meski apapun yang terjadi tidak dapat merubah hasil keputusan dalam Pleno luar biasa yang di gelar sebelumnya. (AD)
