WASIOR – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (PMK) Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat resmi meluncurkan Klinik Sistem Keuangan Desa (Sikeudes), Jumat (16/8).
Klinik yang berlokasi di kantor Dinas PMK di Isei itu dihadirkan untuk menjawab tuntutan regulasi yang mengharuskan pengelolaan dana desa berbasis elektronik melalui aplikasi Siskeudes.
Peresmian Klinik Siskeudes dilakukan oleh Asisten Sekda Bidang Kesra Hermin Sesa Rinding atas nama Bupati Bernadus Imburi.
“Masalah utama kita di sini (dalam pengelolaan dana desa) adalah pertama, tidak sinkronnya data. Kedua, laporan keuangan desa selalu tidak tepat waktu. Harapan kita dengan adanya klinik ini laporan keuangan desa tidak terlambat lagi, “ jelas Barnabas Desyanto, Kepala Seksi pada Dinas PMK yang menjadi inisiator pendirian Klinik Siskeudes.
Kepala Dinas PMK Hendrik Rico Tetelepta menambahkan penerapan aplikasi Siskeudes merupakan bagian dari transparansi keuangan desa.
Sebab seluruh keuangan desa termasuk program dan kegiatan yang dibiayai dana desa telah diinput dalam Siskeudes sehingga masyarakat bisa mengetahui semuanya tanpa ada yang ditutup-tutupi.
“Jadi harapan kita sistim ini bisa membantu dalam perencanaan (pembangunan) di desa dan penganggarannya. Dan semua laporan pertanggungjawaban juga harus masuk dalam Siskeudes, “ ucap Tetelepta.
Mewakili Bupati, Hermin Sesa Rinding mengapresiasi pendirian Klinik Siskeudes yang dinilai merupakan terobosan yang baik untuk membantu pemerintah kampung dalam mengoptimalkan penggunaan dana desa.
“Klinik ini untuk peningkatan kinerja keuangan desa. Ini juga untuk tertib administrasi dan tertib keuangan. Manfaatkan Klinik Siskeudes untuk konsultasi dan koordinasi tentang pengelolaan dana desa secara elektronik, “ ucap Hermin.
Kepala Kampung Moru, Distrik Wasior Anance Imburi menyambut positif adanya klinik Siskeudes karena sangat membantu para kepala kampung dalam pengelolaan keuangan desa terutama yang bersumber dari APBN.
“Klinik ini sangat membantu karena selama ini laporan (laporan pertanggungjawaban dana desa) sering terlambat. Masalahnya ada di SDM (sumber daya manusia). Banyak aparat kami yang tidak punya kemampuan dan keterampilan dalam hal ini, “ ucap Anance. (Nday)
