WASIOR, Kabartimur.com – Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, surat suara untuk pemilihan legislatif pada Pemilu 2024 tidak menampilkan foto para calon. Yang ada hanya nama dan nomor urut.
Dewan Adat Papua (DAP) Daerah Wondama menilai tidak adanya foto calon legislatif dalam surat suara akan menyulitkan pemilih dalam mencoblos calon pilihannya terutama bagi pemilih yang tidak bisa atau kurang fasih membaca.
Termasuk pemilih yang ada di kampung-kampung maupun daerah pelosok yang selama ini selalu berpatokan pada foto calon dalam melakukan pencoblosan. DAP kuatir banyak pemilih yang salah mencoblos sehingga mengakibatkan suara mereka menjadi tidak sah.
“Bisa jadi mereka salah coblos nomor urut. Kedua, mereka bisa coblos di luar daripada nomor. Ini harus diperhatikan, “kata Sekretaris Umum DAP Daerah Wondama Wiliam Torey pada acara Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu 2024 di Wasior, Kamis lalu.
Mengantisipasi hal itu, DAP menyarankan KPU melakukan sosialisasi secara lebih masif kepada pemilih sebelum melakukan pencoblosan.
“Perlu ada sosialisasi di TPS karena ini menyangkut hak politik. Hak politik itu satu suara hilang kita rugi, “ujar Wiliam.
Kekuatiran serupa juga disampaikan Ketua Komisi A DPR Kabupaten Teluk Wondama yang juga caleg DPRD dari daerah pemilihan Teluk Wondama I Robert Gayus Baibaba.
Menurut Baibaba tidak adanya foto caleg dalam surat suara berpotensi memunculkan banyak suara tidak sah pada Pemilu 2024 karena pemilih salah mencoblos.
Karena itu, Baibaba juga minta KPU melakukan sosialisasi terkait hal itu kepada pemilih saat akan melakukan pencoblosan di TPS.
“Foto tidak ada yang ada hanya nomor urut, ini pasti akan jadi persoalan tersendiri. Untuk itu saya mohon ada surat edaran (dari KPU) ke penyelenggara di tingkat bawah untuk melakukan sosialisasi saat di TPS, “kata Baibaba pada rakor persiapan Pemilu 2024 di Aula Sasana Karya, Kantor Bupati Teluk Wondama di Rasiei, Jumat.
Baibaba menegaskan, sosialisasi atau penjelasan terkait tata cara mencoblos surat suara tanpa ada foto caleg penting dilakukan agar pemilih tidak kebingungan saat akan mencoblos di TPS. Termasuk bagi pemilih yang tidak bisa membaca.
“KPPS harus terus melakukan sosialisasi supaya pemilih tahu. Kalau tidak nanti mereka masuk cari kiri kanan dan akhirnya mereka coblos sembarang. Jadi perlu ada surat edaran ke bawah, kalau tidak besok itu banyak yang salah atau tidak sah, “ujar mantan Ketua KPU Teluk Wondama itu.
Menanggapi itu, Ketua KPU Teluk Wondama Yustinus Rumabur mengatakan pihaknya telah melaksanakan simulasi pencoblosan di TPS.
Bagi pemilih tuna netra atau yang tidak bisa membaca, menurut Rumabur, sudah ada prosedur yang disiapkan bagi mereka saat di TPS untuk menjamin suara mereka dapat disalurkan dengan benar.
“Sudah ada prosedurnya. Jadi nanti bagi pemilih yang tidak bisa melihat atau yang tidak bisa membaca nanti mereka akan ditemani oleh petugas KPPS dengan disaksikan Panwas saat melakukan pencoblosan supaya coblos sesuai pilihan mereka, “jelas Rumabur. (Nday)
