WASIOR, Kabartimur.com– Para tenaga kesehatan (nakes) di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, Kamis (9/4) menggelar aksi menuntut kejelasan pembayaran TPP (tunjangan penghasilan pegawai) serta meminta pemberlakuan insentif bagi petugas medis.
Massa nakes yang terdiri dari perawat, bidan bersama sejumlah dokter dan para petugas kesehatan lainnya mengawali aksi di halaman RSUD DR.Alberth Torey di Manggurai.
Mereka kemudian melakukan penyampaian aspirasi di hadapan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda di Kantor Bupati Teluk Wondama di Rasiei.
Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Teluk Wondama dr Aldyf Rorong selaku koordinator aksi mengatakan, para nakes meminta jika TPP tidak bisa lagi dibayarkan maka sebagai gantinya disediakan insentif bagi tenaga kesehatan.
“Kami berharap ada insentif karena kalau TPP berarti semua pegawai yang lain juga harus dibayarkan jadi kami minta ada insentif bagi nakes dan dokter. Dan kami minta ada keadilan bagi semua nakes karena insentif di RSUD sudah dibayarkan pada Oktober (2025) tapi kami di Puskesmas belum ada, “kata dr Aldyf.
Salah satu dokter spesialis di RSUD Alberth Torey, dr Rudi menambahkan, para nakes berharap ada kebijakan khusus untuk mereka melalui pemberian insentif. Sebab menurutnya, beban kerja para nakes lebih berat dibanding para ASN lainnya.
Dia mengatakan, pemberian insentif lebih adil bagi para nakes dibanding TPP. Pasalnya, insentif diberikan berdasarkan beban tugas yang dilaksanakan sementara TPP disesuaikan dengan pangkat dan golongan.
“Padahal kami nakes itu ada kelebihan beban kerja. Kami tidak libur, kami jaga pasien, jaga malam jadi perlu ada perbedaan antara pegawai OPD dengan nakes di RS. Kalau bisa disiapkan insentif daerah. Jadi mohon ada kebijakan dari Pemda,”ujar dr Rudi.
Menanggapi aspirasi para nakes, Bupati Elysa Auri mengatakan, tuntutan para nakes terkait pembayaran TPP triwulan IV tahun 2025 tidak relevan.
Sebab tidak hanya para nakes tetapi seluruh PNS Pemkab Wondama memang tidak menerima TPP triwulan IV tahun 2025.
“Kalau yang lain dibayar tetapi bapak ibu nakes yang tidak dibayar itu baru bapa ibu menuntut. Tetapi kan semua pegawai tidak dapat TPP triwulan IV. Jadi saya menghargai maksud bapak dan ibu semua tapi tuntutan itu yang saya sesalkan, “ujar Auri.
Bupati bilang penghapusan TPP triwulan IV tahun 2025 merupakan keputusan yang sulit mengingat sebagian besar ASN Pemkab Wondama sangat bergantung pada TPP untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Namun keputusan itu terpaksa diambil karena anggaran daerah sudah tidak memadai lagi sebagai dampak dari kebijakan efisiensi yang diberlakukan Pemerintah Pusat.
“Tahun lalu triwulan empat tidak hanya Wondama, enam kabupaten di Papua Barat selain wondama tidak terima TPP. Kita masih lebih baik lagi karena masih bayar sampai triwulan tiga, “ujar orang nomor satu Pemkab Wondama ini.
TPP Triwulan IV Tidak Dibayarkan
Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Wondama Aser Waroy memastikan TPP triwulan IV tahun 2025 tidak bisa lagi dibayarkan karena sudah ditiadakan.
Sekda mengklaim, efisiensi anggaran yang diterapkan Pemerintah Pusat telah memukul APBD Teluk Wondama cukup dalam sehingga banyak agenda yang telah direncanakan gagal terlaksana. Salah satunya adalah TPP.
“Pemerintah daerah dilematis karena kalau harus bayar TPP maka gaji pegawai beberapa bulan harus tertunda. Sehingga lebih baik kami stop TPP, bayar gaji. Itu yang kami lakukan sekarang, “ujar Ketua Tim Anggaran Pemda ini.
Sementara itu untuk tahun 2026, situasinya jauh lebih berat. Imbas dari keputusan Pemerintah Pusat memangkas Dana transfer daerah (TKD), Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima Wondama berkurang cukup drastis mencapai 17 persen dari DAU tahun 2025.
“TKD Wondama turun 17 persen. DAU umum yang biasa dipakai bayar TPP itu 179 miliar itu hilang karena efisiensi. Maka di situlah kami punya TPP tidak bisa dibayar. Kalau hari ini bapa dan ibu menuntut saya masukan TPP, berarti kami harus kekurangan gaji lagi sebanyak tiga bulan, “jelas Waroy.
Meski demikian, lanjut Sekda, Pemkab Wondama tidak langsung menyerah. Pemkab sedang mengupayakan penambahan anggaran melalui lobi ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.
“Kami Pemerintah Daerah, Bapak Bupati tidak tinggal diam. Karena semua pegawai berkeras bahwa kami harus dapat TPP. Karena TPP itu juga digadaikan di bank untuk kredit. Maka kami juga lagi usahakan. Jadi mohon bapak dan ibu dukung kami dengan doa, “lanjut Sekda.
Imbas dari aksi ini, pelayanan medis di RSUD DR Alberth Torey sempat terganggu karena dokter dan nakes yang bertugas terutama di layanan poli mogok kerja dan memilih ikut ambil bagian dalam aksi. (Nday)
