Toraja Utara Kabartimur-Polemik yang berkembang di ruang Paripurna kemarin, senin malam 27/11/2017, tentang adanya rencana pemerintah Torut untuk merasionalisasi tenaga PHT, maka kini giliran ketua Fraksi Hanura DPRD Torut angkat bicara.
Saat disambangi awak media diruang kerjanya, kamis 30/11/2017, ketua Fraksi Hanura DPRD Toraja Utara, Agustinus Parrangan mengatakan bahwa tidak salah apabila pemerintah mewacanakan hal Rasionalisasi jika mengingat jumlah anggaran untuk membayar honor tenaga PHT, karena di tahun 2017 ini saja pemerintah sangat kerepotan belum lagi kewajiban untuk membayar uang makan, sebagai konsekwensi beban 5 hari kerja yang sampai hari ini pun belum terbayarkan sementara jujur saja neraca pendapatan daerah tidak seimbang dengan belanja daerah sehingga terjadi Defisit Kas APBD 2017 melebihi angka 70 Milyar.
Jadi saya kira sudah menjadi sulit untuk bicara mundur lagi apalagi menyangkut tenaga PHT sekarang karena ini menyangkut hati nurani serta rasa kemanusiaan dan pasti sangat sensitif.” PHT ini kan saudara-saudara kita juga dan Putra Putri Toraja pula maka saya ibaratkan saat ini mereka (PHT) ada bersama kita dalam satu kapal besar yang mengarungi lautan menuju pulau harapan lalu ditengah lautan ternyata kekurangan bahan makanan yang disebabkan kapal over kapasitas, dan tidak eloklah rasanya jika Nakhoda perintahkan para mualim membuang sebagian penumpang ke laut hanya agar sebagian penumpang kapal bisa hidup dan terus berlayar”, ungkap Agust.
Untuk itu pemerintah harus segera mencari solusi yang tepat untuk mendongkrak pendapatan daerah dan jangan korbankan kawan-kawan tenaga PHT dengan kebijakan yang tidak populis bahkan bisa menjadi bumerang, “tutur Agus dengan suara aga’ sedikit keras”.
Dan salah satu sumber pendapatan yang belum maksimal sampai hari ini adalah dari Rumah Sakit Umum Daerah Pongtiku di Daerah Buntu Tallunglipu, dan jika perlu buatlah akses jalan yang sangat nyaman dilengkapi lampu penerangan jalan sehingga tidak ada kesan susah dan repot untuk berobat bagi pasien, kemudian tempatkan dokter-dokter spesialis dengan fasilitas yang memadai dan kalau perlu tingkatkan status RSUD Pongtiku dari type D sekarang ini ke type yang lebih tinggi serta tingkatkan lagi pelayanan jemput atau antar pasien karena mobil pelayanan kan sudah disediakan oleh daerah jangan dijadikan pajangan saja, tegas Agust.
Terpisah, Nober R. Siama’ dari politisi Nasdem dan “Jhoni Sirande” dari politisi Golkar pun mengungkapkan bahwa anggaran PHT sudah dibicarakan dan sudah dimasukkan dalam penganggaran tahun 2018, jadi untuk merasionalisasi PHT itu jelas tidak boleh dilakukan karena mereka (PHT) adalah bagian dari kita dalam menjalankan roda pemerintahan di Toraja Utara ini, jelas ketiga politisi diatas. (anda/tts)
