WASIOR – Para pegawai honorer dan pencari kerja (pencaker) yang tidak lulus seleksi CPNS formasi 2018 Kabupaten Teluk Wondama, Selasa (29/9) kembali menggelar aksi unjuk rasa untuk menyampaikan ketidakpuasan mereka terkait hasil kelulusan CPNS formasi 2018 yang telah diumumkan pada 25 September lalu.
Mereka mendatangi kantor bupati di Rasiei untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Teluk Wondama Abdullatief Suaeri yang pada Selasa pagi mulai berkantor di Rasiei.
Koordinator aksi Udin Laibo Rosres tiga butir aspirasi yang menjadi tuntutan massa. Yakni meminta Pemkab mengusulkan formasi khusus bagi honorer dan pencaker yang tidak lulus pada formasi 2018 untuk diakomodir pada penerimaan CPNS formasi 2019 dan 2020.
Kedua, penerimaan CPNS formasi 2019 dan 2020 dikhususkan bagi mereka yang tidak lulus tanpa ada penambahan peserta tes baru.
Dan ketiga, meminta agar nilai yang didapat semua pelamar dalam seleksi CPNS formasi 2018 untuk dibuka dan ditampilkan ke publik.
“Kuota yang tidak lulus sebanyak 1.438 orang itu harus benar-benar diakomodir dan itu melihat dari UU Otsus berarti kami orang-orang Wondama yang harus dikhususkan sedangkan pendatang kami minta tolong supaya ditiadakan, “ucap Udin.
Massa juga meminta dilakukan perbaikan terhadap surat pernyataan terkait tanggapan Pemda atas aspirasi dari pegawai honorer dan pencaker yang tidak lulus tes CPNS formasi 2018 yang telah ditandatangani Ketua DPRD, Sekda dan Kepala BKPSDM tertanggal 28 September 2020.
Adapun dalam surat itu terdapat kesalahan redaksi pada jabatan ketua DPRD yang tertulis sebagai Ketua DPRD Kabupaten Jayapura.
Menanggapi aspirasi itu, Pjs Bupati Abdullatief Suaeri menegaskan dirinya siap imenindaklanjuti kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya yakni untuk penerimaan CPNS formasi 2019 dan 2020 akan memprioritaskan pegawai honorer juga pencaker lainnya yang tidak lulus tes formasi 2018.
“Saya akan lanjutkan kesepakatan agar anak-anak yang tidak lulus formasi 2018 yang diprioritaskan pada formasi 2019 dan 2020 dan ketika tes itu harus diperjuangkan untuk lulus. Kami akan kawal Bersama. Ketua DPRD sudah bicara jadi kita akan perjuangkan terus, “ucap Suaeri.
Ketua DPRD Herman Sawasemariai yang ikut mendampingi Pjs Bupati menegaskan, pihaknya bersama Pemkab akan memperjuangkan agar keinginan para pencaker supaya formasi tahun 2019 dan 2020 dikhususkan bagi pelamar yang tidak lulus tes pada formasi 2018 dapat terealisasi.
“Kami akan perjuangkan supaya formasi 2019 dan 2020 nanti tidak ada dari luar Wondama yang ikut. Jadi nanti pada tes untuk 2019 dan 2020 itu kita sendiri di Wondama yang kemarin tidak dapat (tidak lulus). Saya taruh badan untuk itu,“ucap legislator asal Partai Golkar itu.
Adapun terkait keinginan massa pencaker agar nilai yang didapat semua peserta tes formasi 2018 ditampilkan secara terbuka, Pjs Bupati meminta waktu beberapa hari ke depan untuk memutuskan apakah bisa dibuka atau tidak.
“Saya akan panggil kepala BKD dan saya akan pelajari dan telaah dulu baru kemudian kita akan lakukan rapat dengan Sekda dan Ketua DPR untuk mengambil keputusan. Adik-adik tunggu saja dalam minggu ini, paling lambat Jumat, “ucap birokrat asal Kabupaten Fakfak itu.(Nday)
