WASIOR – Bupati Teluk Wondama, Papua Barat Bernadus Imburi mengimbau masyarakat Wondama agar tidak ikut-ikutan dalam gerakan ‘people power’ untuk menentang hasil pemilu serentak 2019.
Imburi berharap semua pihak menahan diri dan bersabar menunggu hasil resmi yang dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bagi yang merasa tidak puas dengan hasil Pemilu 2019 atau yang merasa dirugikan karena ada kecurangan agar menempuh jalur-jalur yang sudah tersedia yakni Bawaslu atau ke Mahkamah Konstitusi.
“Semua yang dianggap salah yang berhubungan dengan pemilu sampaikan ke Bawaslu. Bawaslu teruskan ke jaksa, ada pengadilan di sana tempatnya. Di tingkat pusat sana ada MK. Di luar itu tidak ada. Di luar itu kan pasti mengganggu, “ kata Imburi usai upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-111 di lapangan apel perkantoran Pemda di Isei, Senin (20/5).
Terkait ‘people power’ atau gerakan kedaulatan rakyat yang belakangan ini santer diserukan sejumlah pihak, menurut Bupati kedaulatan rakyat itu sudah terwujud dalam pelaksanaan Pemilu pada 17 April lalu.
Karena itu dia berpandangan seharusnya tidak perlu ada lagi gerakan lanjutan yang mengatasnamakan kedaulatan rakyat apalagi yang bertujuan untuk menolak hasil pemilu yang sah.
“Kedaulatan rakyat itu kan hasil pemilihan itu kan kedaulatan rakyat, kalau ada yang menggangu itu lagi, hasil pemilu itu adalah kedaulatan rakyat (jadi) mari kita semua hargai itu. Kita semua tunggu pengumuman KPU, “ pungkas Imburi yang berharap keamanan dan kedamaian terus terjaga di Wondama. (Nday).
