MANOKWARI- “Jangan tidur dan malas tahu soal Dana Bagi Hasil Migas yang saat ini terangkum dalam Raperdasus Dana Bagi Hasil LNG TANGGUH dan sudah sudah masuk dalam agenda pembahasan oleh DPR PB,” seru Jubir Dewan Adat Papua, Timotius D.Yelimolo, usai mendampingi masyarakat adat melakukan aksi damai di kantor DPR Papua Barat, Senin (3/9/18).
Dia menuturkan bahwa permasalahan DBH MIGAS telah diperjuangkan masyarakat adat Sorong Selatan sejak Tahun 2007, namun sampai saat ini terkesan tidak ada niat baik pemda setempat mendukung perjuangan masyarakat adat.
“Stop Konspirasi untuk kepentingan perut, sementara rakyat kalian telantarkan,” Tuding Yelimolo.
Sementara itu, salah satu pemilik Hak Ulayat, Steven Saimar, pelopor perjuangan hak masyarakat adat Imeko tentang DBH Migas sangat menyesalkan tidak adanya respon positif dari pemda Sorsel terkair perjuangan mereka yang telah dilakukan sejak 2007 silam.
Ketua Fraksi Otsus DPR PB, Yan Anton Yoteni mendukung aspirasi masyarakat adat Sorong Selatan memperjuangkan DBH Migas. Dirinya mengimbau warga Sorong Selatan tetap berjuang mendapatkan DBH Migas seperti beberapa kabupaten lainnya.
“Selama ini yang berjuang keras untuk mendaparkan Dana Bagi Hasil Migas adalah Kabupaten Bintuni, Raja Ampat dan Kota Sorong. Namun hari ini, saya baru mendapat data akurat dari masyarakat Imeko dan kami berharap Pemda jangan tidur, harus berjuang bersama masyarakat, ” terang Yoteni.
Lanjut Yoteni, dirinya akan membentuk Pansus guna menelusuri tuntutan masyarakat adat Imeko.
Setelah pertemuan tertutup di ruangan khusus, Kepala Suku Imeko di Manokwari menyerahkan aspirasi warga Imeko kepada Ketua DPR PB, Pieters Kondjol di dampingi Ketua Fraksi Otsus, Ketua Bapemperda, dan beberapa Anggota Lainnya.
