WASIOR – Dua calon bupati yang bersaing dalam Pilkada Teluk Wondama, Papua Barat Tahun 2024, Elya Auri dan Hendrik Mambor beradu gagasan soal cara mengatasi kelangkaan BBM yang berulang kali terjadi di daerah itu.
Hal itu dikemukakan keduanya dalam Debat Publik Pilkada Teluk Wondama Tahun 2024 yang diselenggarakan KPU Teluk Wondama, Jumat (1/11/2024) di aula SMPN Wasior.
Auri dan Mambor menawarkan konsep yang berbeda untuk mengatasi kelangkaan BBM yang sudah menjadi persoalan klasik di kabupaten berjuluk Tanah Peradaban Orang Papua.
Selaku calon bupati petahana, Mambor menyampaikan dirinya telah membuat langkah konkret untuk mengatasi kelangkaan BBM di Teluk Wondama. Yakni bekerja sama dengan pengusaha membangun SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum).
SPBU pertama di Wondama akan dibangun di Kampung Kaibi, Distrik Wondiboi. Saat ini lahan untuk SPBU di Kaibi sudah siap dan dalam waktu dekat ini akan mulai dilakukan pembangunan fisiknya.
Pemda, lanjut Mambor juga telah membangun kerja sama dengan pihak swasta untuk membangun SPBN (stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan) di sejumlah wilayah pesisir.
“Tanggal 25 November kita akan letakkan batu pertama pembangunan SPBU di Kaibi dan selanjutnya pada hari itu juga kita akan launcing pembangunan SPBN bagi masyarakat nelayan di Rumberpon dan di Roon. Ini dalam rangka membuat BBM satu harga, “papar Mambor.
Mambor menambahkan, jika terpilih kembali, Pasangan Hendrik Mambor-Andarias Kayukatuy (HEMAT) akan menyiapkan anggaran dari APBD untuk membantu distribusi BBM di wilayah pesisir, kepulauan dan pedalaman dengan skema subsidi biaya angkut.
“Untuk wilayah-wilayah di luar itu kami berkomitmen akan memberikan subsidi. Karena harga BBM di Wasior, contoh 12 ribu, di pulau menjadi 14 ribu karena ada tambahan biaya angkut. Jadi pemerintah perlu memberikan subsidi kepada pengusaha BBM di pulau dan pesisir supaya harga BBM tetap sama, “ucap calon bupati nomor urut dua ini.
Sementara itu, Elysa Auri menilai kelangkaan BBM yang terus terjadi di Teluk Wondama dipicu oleh tidak jelasnya peruntukkan BBM bersubdisi yang seharusnya menjadi hak masyarakat kecil.
Auri menyebut BBM bersubsidi di Teluk Wondama justru lebih banyak dinikmati oleh PNS maupun para pengusaha yang seharusnya menggunakan BBM nonsubsidi.
“Harusnya ada keberpihakkan dari BBM subsidi yang semestinya tidak boleh digunakan oleh pegawai negeri. Kenapa ini harus digunakan juga oleh PNS kalau ini BBM subsidi, “tandas Auri.
Calon bupati nomor urut satu ini juga menyoroti BBM bersubdisi yang baru masuk di Wasior namun dalam hitungan hari saja sudah habis.
Menurutnya kondisi itu terjadi karena adanya praktik penimbunan BBM bersubsidi oleh oknum-oknum tertentu. Kondisi seperti itu terus berulang karena lemahnya pengawasan oleh Pemda.
“Ada penimbunan BBM di tempat-tempat tertentu. Tapi ini tidak dilakukan (pengawasan) mengakibatkan harga BBM yang naik menurut kemauan yang menjual.
Ini memberikan dampak yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat, “kata mantan Plt Bupati Kabupaten Asmat, Provinsi Papua ini. (Nday)
