Sering Tutup, Warga Keluhkan Pelayanan Capil Pegaf

PEGAF,- Masyarakat Kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf) mengeluhkan pelayanan dari kantor Dinas Pendudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana (Disdukcapil-KB) Kabupaten Pegaf.

Pasalnya kantor ini sering tutup pada saat hari kerja, sementara masyarakat di 166 kampung dan 10 distrik sangat membutuhkan pelayanan kantor Capil untuk membuat KK dan KTP. Terlebih lagi, banyak dari warga negeri atas awan Papua belum miliki kartu identitas.

Seperti yang terekam kamera wartawan di depan kantor dukcapil pada Senin (30/9/2019). Belasan warga dari Distrik Minyambouw terpaksa pulang tanpa mendapatkan pelayanan. Sejak pagi sampai siang hari kantor tersebut tidak membuka pelayanan alias tertutup.

Warga pun meluapkan kekesalannya dengan berteriak di depan pintu kantor Capil. Salah satunya yang diungkapkan oleh Yokonias Ullo, Ia mengaku kecewa dengan pelayanan kantor Capil yang sering tutup.

Baca Juga :   Ketika "Pendekar Tondong" Turun Gunung Menangkan Ichsan YL-Cakka di Pangkep

“Sudah dari Minggu kemarin kami datang di sini tapi kantor tidak pernah buka,” ungkapnya.

Yokonias pun merasa dirugikan karena sudah menghabiskan banyak uang untuk datang ke kantor Capil, ia mengungkapkan sudah tiga hari menyewa kendaraan dari Distrik Minyambouw untuk datang mengurus kartu keluarga dan kartu tanda penduduk.

“Satu hari sewa kendaraan Rp. 1,5 juta, ini sudah hari yang ketiga kami datang ke sini. Kami masyarakat merasa sangat dirugikan, khususnya kami yang jauh dari ibukota kabupaten, harus mengeluarkan uang yang banyak untuk datang ke sini,” ungkapnya.

Untuk itu, Yokonias pun mengharapkan pemerintah Kabupaten Pegaf, dalam hal ini Disdukcapil-KB setempat, untuk membuka cabang di setiap distrik, agar masyarakat di 9 distrik lainnya tidak perlu lagi datang dan menghabiskan banyak uang untuk datang membuat KK, KTP, dan keperluan lainnya di kantor Capil pegaf.

Baca Juga :   Pemkab Gowa Fokus Tekan Jumlah Sampah Rumahtangga

“Kalau bisa Capil Pegaf buka pelayanan KTP di 10 distrik, agar kami masyarakat tidak datang ke ibukota lagi. Karena kalau datang ke Anggi terus kami bisa kehabisan banyak uang tapi KK dan KTP tidak pernah jadi,” harapnya.

Pos terkait