MANOKWARI, Kabartimur.com – Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Organisasi Parlemen Jalanan (Parjal) menolak Komisaris Jendral Polisi Paulus Waterpauw menjadi Karakter Gubernur Papua Barat.
Panglima Parlemen Jalanan Papua Barat, Ronald Mambiew menyampaikan bahwa Tanah Papua penuh dengan berbagai masalah politik, sosial ekonomi dan budaya, ditambah lagi dengan persoalan pelanggaran HAM yang membangkitkan ingatan penderitaan, traumatik terhadap kekerasan militer pada masa lalu, karena itu pemerintah pusat diminta tidak boleh menurunkan Karateker Gubernur berlatar belakang Militer melainkan seorang ASN murni guna ia menggunakan pendekatan birokrasi, dan pendekatan Humanisme untuk mengembalikan kepercayaan Rakyat.
“Kami meminta Bapak Presiden Jokowi melalui Mentri Dalam Negeri (Mendagri), Bapak Jendral Polisi, Prof.Drs. H. Muhammad Tito Karnavian untuk tidak menempatkan sosok Karateker Gubernur Papua Barat yang berlatar belakang Militer,” kata Panglima Parjal, Ronald Membiew Kamis (14/4/2022).
Ronald menerangkan, dalam masa transisi Pilgub 2 tahun itu, ada sejumlah agenda strategis Negara yang dilakukan dalam rangka percepatan pembangunan di Provinsi Papua maupun Papua Barat.
“Kita lihat wacana penolakan pemekaran DOB di Provinsi Papua dan Papua Barat, ditambah lagi dengan implementasi UU nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua UU nomor 21 tahun 2001 tantang Otsus Papua, terutama tentang Pemilihan DPRD Pengangkatan (Jalur Otsus) Pemilihan MRP. Jangan sampai kehadiran Pak Waterpauw dengan pendekatan Militernya akan menciptakan dinamika sosial politik di daerah yang tidak stabil.
“Karena itu, kita minta mereka yang menjadi Karateker adalah anak Asli Papua yang benar – benar berlatar belakang Birokrasi agar mereka melakukan konsolidasi birokrasi untuk mempersiapkan agenda – agenda strategis Negara sekaligus mempersiapkan Pemilu yang netral dan bermartabat,” harapnya.
Ronald menambahkan, Parjal sebagai Ormas yang ikut mengawal Kebijakan Publik menegaskan meraka yang menjadi Karakter Gubernur adalah Birokrasi, tanpa memiliki relasi politik atau mendapat bekingan politik sehingga ia benar – benar netral dalam menjalankan tugasnya sebagai Penjabat Gubernur.
Siapapun yang datang Karateker bukan berarti figur yang dipaksakan atas iming – iming kepentingan dan relasi politik melainkan figur birokrat yang netral dalam menjalankan agenda Negara.
“Kami menilai Pak Waterpauw pernah diusulkan oleh Partai Golkar sebagai Wakil Gubernur Papua menggantikan almarhum Klemen Tinal. Kedekatannya dengan Partai Golkar perlu dipertimbangkan agar tidak menciptakan kecemburuan antar elit politik di Papua Barat,” ujar Ronal yang pernh menjadi Kader Partai Golkar Provinsi Papua Barat ini.
“Jangan sampai ada wacana yang berkembang bahwa Negara tidak netral dalam menempatkan Karateker Gubernur di Papua Barat dalam mengamankan kelompok politik tertentu. Sekali lagi, kami Parlemen Jalanan tegaskan Karakter Gubernur harus berasal dari Kalangan Birokrasi dan benar – benar adalah seorang ASN murni” tandas Ronal (Red).
