WASIOR, Kabartimur.com – Calon anggota legislatif Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat bersama sejumlah pimpinan partai politik di daerah itu mendesak pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) pada keseluruhan TPS di Distrik Wasior.
Mereka menyatakan Pemilu 2024 pada 14 Februari lalu khususnya pemilihan legislatif tingkat kabupaten sarat dengan tindak kecurangan terutama politik uang (money politic).
Politik uang yang masif dituding menjadi penyebab mayoritas caleg OAP tidak mendapatkan suara yang signifikan sehingga gagal meraih kursi DPRD.
Adapun Distrik Wasior yang terdiri atas sembilan kampung/desa dan satu kelurahan ditetapkan sebagai daerah pemilihan (dapil) Teluk Wondama III dengan 54 TPS. Terbanyak dari dua dapil lainnya.
“Kami merasa kecewa karena di dapil III di 54 TPS kami tidak terpilih. Jadi kami mohon diberikan PSU ulang di 54 TPS karena ada bukti-bukti yang kami sudah dapat dan akan kami berikan ke Bawaslu, “kata Ketua DPC Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Teluk Wondama yang juga caleg dapil III Jakonias Jakob Semboor.
Hal itu diserukan Sembor saat bersama puluhan caleg OAP bersama para pengurus partai mendatangi kantor Bawaslu Teluk Wondama di Wasior, Senin sore.
Sembor mengklaim permainan uang dalam Pemilu 2024 menjadi biang kerok suara masyarakat Teluk Wondama lebih banyak jatuh ke caleg non-OAP yang memiliki modal besar. Alhasil, kursi DPRD Teluk Wondama berpotensi dikuasai oleh caleg warga pendatang.
“Kenapa kami di dapil III ini tidak terpilih. Ini money politic ada jalan dan kami sudah dapat. Dan kami mohon jangan dulu pleno kabupaten (Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat kabupaten) tapi harus PSU ulang di 54 TPS karena ada bukti-bukti yang kami sampaikan ke Bawaslu dan KPU, “ucap Sembor.
Ketua DPC Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Teluk Wondama Andris Bombing Worisio juga menuding politik uang dalam Pemilu 2024 di Teluk Wondama dilakukan secara sistematis dan masif.
“Money politic terjadi secara sistematis di semua TPS sehingga anak-anak Wondama yang maju ini semua basis kulturalnya dibeli sama caleg-caleg yang memiliki uang. Ini menunjukkan bahwa Pemilu yang terjadi kemarin itu tidak Jurdil, tidak jujur dan adil, “tandas Andris.
Dia menyebut praktik curang itu nyata-nyata terjadi pada semua wilayah khususnya di dapil III.
Situasi demikian membuat caleg putera-puteri asli Teluk Wondama tereliminasi dari persaingan memperebutkan kursi DPRD di atas tanah mereka sendiri.
“Kami anak-anak Wondama merasa dicurangi, kami diperlakukan tidak jujur di atas negeri kami sendiri. Sehingga kami melihat perlu ada PSU di 54 TPS ini karena terjadi secara sistematis, “ucap caleg PSI untuk DPRD Provinsi Papua Barat.
Terkait desakan pelaksanaan PSU, Ketua Bawaslu Teluk Wondama Epianus Rawar mengatakan pihaknya siap memproses hal itu sepanjang ada laporan yang didukung dengan bukti-bukti yang jelas dan kuat.
Epinpun menyarankan kepada caleg OAP agar segera membuat laporan resmi ke Bawaslu sehingga bisa ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.
“Terkait money politic harus dipastikan dulu apakah itu terjadi di masa kampanye, masa tenang ataukah di hari pemungutan suara. Tapi yang PSU itu kalau ada seseorang yang mencoblos lebih dari satu kali di TPS yang sama atau TPS di sebelahnya atau TPS lain, “kata Epin. (Nday)
