MANOKWARI- Pemerintah Provinsi Papua Barat (Pabar) kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dari BPK RI Perwakilan Pabar terhadap LKPD Pemprov Pabar tahun 2019.
Hasil pemeriksaan BPK tersebut disampaikan langsung, oleh Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis yang digelar secara virtual dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Papua Barat, yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Orgenes Wonggor di Hotel Swisbell Senin (29/6/2020).
Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut, Wakil Gubernur Mohamad Lakotani, Kepala BPK RI Perwakilan Papua Barat Arjuna Sakir, Sekda, Nataniel Mandacan, Pimpinan dan Anggota DPRD Pabar serta unsur forkopimda dan sejumlah pimpinan OPD Lingkup Pemprov Papua barat.
Dalam penyampaiannya Harry mengatakan bhawa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah provinsi PB tahun 2019 telah memenuhi sejumlah kriteria penilaian telah sesuai dengan SAP berbasis akrual dan telah diungkapkan secara memadai.
Selain itu laporan keuangan Pemprov PB juga telah memenuhi kepatuhan peraturan perundang-undangan. Serta pelaksanaan program dan kegiatan pelaporan keuangan yang telah didukung dengan Sistem Pengendalian Internal yang efektif.
Olehnya itu BPK RI menyimpulkan bahwa, opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian.
Harry menyebutkan bahwa Opini WTP yang diraih Pemprov Pabar merupakan pencapaian keenam kalinya yang diterima secara berturut-turut karena sinergi yang baik antara pimpinan dan jajaran serta seluruh pemangku kepentingan termasuk Badan Pemeriksa Keuangan.
Namun, dengan pencapaian tersebut BPK RI masih menemukan beberapa permasalahan pengelolaan keuangan daerah terutama dalam hal belum tertibnya Penatausahaan Persediaan, Aset, Pengelolaan dana BOS untuk SMA/SMK, serta Perencanaan dan pengendalian pekerjaan konstruksi.
Sementara itu, Gubernur Papua barat, Drs. Dominggus Mandacan menekankan bahwa laporan hasil pemeriksaan BPK RI ini akan dijadikan acuan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan.
Pihaknya berharap dengan semakin baiknya pengelolaan keuangan akan mempengaruhi peningkatan kinerja penyelenggaraan dalam sistem pemerintahan.
Adapun temuan dan rekomendasi BPK RI dalam Laporan hasil Pemeriksaan tersebut, merupakan saran konstruktif bagi pemerintah untuk terus berupaya memperbaiki kekurangan dan akan memaksimalkan untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.(*/R)
