Hal inipun membuat sejumlah aktivis, khususnya aktivis asal Luwu Raya. ikut meradang dan mendesak pihak aparat hukum agar secepatnya melakukan tindakan hukum guna menyelamatkan hak+hak daerah yang semestinya dibayar oleh perusahaan ini.
“Kami menyesalkan itikad perusahaan ini yang sudah bertahun tahun mengabaiikan kewajiban membayar BBN pasca keluarnya mobil mobil mewah tersebut. Seandainya dari awal perusahaan ini membayar kewajiban BBN, maka pendapatan pajak kendaraan bermotor (ranmor) akan memberi andil terhadap pembangunan ini,” ucap Arul, Ketua Satuan Pelajar Mahasiswa Pemuda Pancasila (Sapma PP), yang juga aktivis asal Luwu Raya, Jumat malam (30/9).
Aktivis yang dikenal banyak memperjuangkan aspirasi rakyat ini, mewarning pihak PT. Vale dan aparat kepolisian yang notabenenya bertanggungjawab atas proses registrasi dan identifikasi serta Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Sulsel segera memanggil manajemen perusahaan ini untuk menyelesaikan tanggung jawabnya.
“Jika utang BBN 1 PT. Vale terselesaikan yang ditaksir belasan miliar rupiah terbayarkan, akan memberi dampak positif terhadap pembangunan dan kemajuan Sulsel,” pungkasnya.
