HALTIM, kabartimur.com – Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Halmahera Timur menyatakan penyesalan atas pernyataan Kepala Bagian Humas Pemkab Haltim, Yusup Thalib, yang menyederhanakan ketidakhadiran Bupati dalam Forum Adat II Sangaji Bicoli sebagai persoalan administratif serta menyebut kegiatan tersebut hanya sebatas “hajatan adat”.
Sekretaris Pemuda Muhammadiyah Haltim, Muhamad Rian A. Kadir, menilai pernyataan itu menunjukkan kurangnya sensitivitas pemerintah daerah terhadap nilai adat, sejarah, dan relasi kultural yang telah lama mengakar dalam kehidupan masyarakat Halmahera Timur.
“Forum Adat II Sangaji Bicoli bukan sekadar acara seremonial. Ini adalah ruang adat yang bermartabat, sakral, dan memiliki ikatan historis yang kuat antara masyarakat adat dan pemerintahan,” ujar Rian kepada wartawan, Jumat (23/01/2026).
Menurutnya, cara pandang Kabag Humas terlalu administratif dan birokratis, sehingga mengabaikan dimensi sosial serta kultural forum adat tersebut. Ia menegaskan, kehadiran Sultan Tidore dalam forum itu menjadi bukti bahwa kegiatan tersebut memiliki posisi penting dalam tatanan adat dan sejarah Maluku Utara.
“Ketika Sultan Tidore hadir sebagai simbol penting adat dan sejarah, sementara kepala daerah justru tidak hadir tanpa penjelasan yang proporsional, maka wajar jika publik merasa kecewa. Ini tidak bisa ditutup hanya dengan dalih prosedur undangan,” tegasnya.
Rian juga menyesalkan pernyataan yang dinilainya terkesan melempar tanggung jawab kepada panitia adat. Pasalnya, berdasarkan keterangan penyelenggara, undangan telah diantar langsung ke Kantor Bupati beberapa hari sebelum kegiatan berlangsung.
“Jika undangan disebut baru ditemukan menjelang acara, maka persoalannya ada pada internal birokrasi pemerintah daerah, bukan pada masyarakat adat sebagai penyelenggara,” ujarnya.
Pemuda Muhammadiyah Haltim menilai pemerintah daerah seharusnya menempatkan diri sebagai mitra masyarakat adat, bukan sekadar pengamat yang berlindung di balik alasan administratif. Mengabaikan agenda adat, menurut mereka, sama halnya dengan mengabaikan identitas dan jati diri daerah.
“Pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang menghormati nilai lokal dan adat istiadat, bukan yang menjauhinya,” kata Rian.
Karena itu, Pemuda Muhammadiyah Haltim mendesak Pemkab Halmahera Timur untuk menyampaikan klarifikasi yang lebih arif, beretika, dan menyejukkan, serta tidak menyederhanakan persoalan adat sebagai urusan seremonial semata. Mereka juga mendorong evaluasi internal, khususnya terkait tata kelola undangan dan komunikasi antarbagian di lingkungan pemerintah daerah.
“Klarifikasi pemerintah seharusnya berorientasi pada pemulihan kepercayaan publik, bukan justru melukai perasaan masyarakat adat Bicoli dan masyarakat Halmahera Timur secara umum,” tambahnya.
Ia menegaskan polemik ini harus menjadi pelajaran penting agar ke depan pemerintah daerah lebih peka dan terbuka dalam membangun relasi yang sehat dengan masyarakat adat.
“Halmahera Timur tidak hanya dibangun dengan regulasi dan anggaran, tetapi juga dengan rasa hormat, etika, dan kesadaran sejarah. Pemuda Muhammadiyah akan terus berdiri bersama masyarakat adat dalam menjaga marwah dan kehormatan kultural Halmahera Timur,” pungkas Rian.
Penulis: Aples
