MANOKWARI-Anggota DPD RI perwakilan Papua Barat Mervin Sadipun Komber mengatakan meskipun moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) masih dilakukan pemerintah, tetapi proses pemekaran daerah baru tetap berjalan. Baginya aspirasi DOB dari masyarakat harus tetap menjadi perhatian serius stakeholders terkait.
“Pemekaran DOB sudah dibahas cukup lama kemudian keluar undang-undang nomor 23 tahun 2014 yang berisi penataan daerah berisi pembentukan daerah dan penyusunan daerah. Disitu diatur harus ada peraturan pemerintah tentang penataan daerah dan desain besarnya. Kita berpandangan aspirasi DOB ini kan dari masyarakat jadi tetapi kita melakukan kajian serta membuka diri jika ada aspirasi yang masuk,”ujar dia Kamis (7/3).
Moratorium sendiri harus dilakukan karena dalam ketentuan mengharuskan adanya peraturan pemerintah yang saat ini masih berada di ketua dewan pertimbangan otonomi daerah(DPOD) yang juga merupakan wakil presiden.
“Januari lalu saat DPD RI ketemu dengan presiden sudah kita desak ini. Tinggal bagaimana ketua DPOD bisa mengacc rancangan peraturan pemerintah (RPP) itu. DPD tentu mengakomodir calon DOB yang sudah dilengkapi dengan persyaratan-persyaratannya bukan asal kita terima.Semua ini berjalan sesuai aturan,”ungkapnya.
Senator muda itu mengakui calon DOB yang berasal dari Papua Barat semuanya sesuai dengan persyaratan yang diatur oleh undang-undang. Selain itu memang calon DOB itu merupakan daerah yang seharusnya dimekarkan demi pembangunan untuk masyarakat.
“Kesiapan untuk DOB harus tetap disiapkan meskipun sedang ada moratorium, sehingga jika moratorium itu dibuka persyaratannya sudah siap. Jangan membungkan asipirasi pemekaran dari masyarakat. Calon DOB di Papua Barat ini semua punya kajian akademik baik peta, distrik pusat pemerintahan dan lainnya,”ungkap ketua badan kehormatan DPD RI tersebut.
Di Papua Barat sendiri terdapat sejumlah aspirasi pemekaran DOB baik kabupaten/kota maupun provinsi seperti Kokas, Moskona, Sebyar, Kuri Wamesa hingga Papua Barat Daya.(Tqa)
