HALTIM, kabartimur.com – Pemuda Peduli Pendidikan dan Demokrasi (PALPASI) Cabang Halmahera Timur (Haltim), Maluku Utara, mendesak Bupati Halmahera Timur, Ubaid Yakub, segera mencopot Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop) Haltim, Riko Debeturu.
Desakan itu muncul menyusul kebijakan pengurangan kuota serta penghentian pasokan BBM bersubsidi ke sejumlah pangkalan yang dinilai merugikan masyarakat, terutama di bulan suci Ramadan.
Ketua PALPASI Cabang Haltim, Fardal Rasudin, menilai kebijakan tersebut bertolak belakang dengan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
“Semangat permintaan penambahan kuota BBM yang disampaikan langsung oleh Pak Bupati di hadapan Komite BPH Migas beberapa pekan lalu di Jakarta itu untuk menjawab keresahan masyarakat terkait kelangkaan BBM. Namun yang terjadi di lapangan justru sebaliknya,” ujar Fardal kepada media ini, Selasa (24/2/2026).
Menurutnya, pengurangan kuota dan penghentian pasokan BBM bersubsidi sangat kontradiktif dengan upaya Bupati yang sebelumnya memperjuangkan tambahan kuota demi kebutuhan masyarakat.
“Jika tindakan ini tidak segera disikapi serius, maka patut dipertanyakan ada apa sebenarnya. Jangan sampai publik menilai Bupati seolah menutup mata atas kebijakan anak buahnya yang tidak lagi berpihak pada rakyat,” tegasnya.
Fardal juga menilai sejumlah catatan terhadap kinerja Kadis Perindagkop sebelumnya semestinya menjadi bahan evaluasi pimpinan daerah. Ia menegaskan, dampak kebijakan tersebut sangat dirasakan masyarakat kecil, terlebih di tengah pelaksanaan ibadah puasa yang membutuhkan ketersediaan BBM.
Ia pun menyinggung sikap pimpinan daerah yang dinilai belum mengambil langkah tegas.
“Jangan sampai muncul anggapan bahwa Bupati, Wakil Bupati dan Sekda takut mengambil tindakan. Jika tidak, tentu sudah ada teguran keras atas kebijakan yang jelas-jelas memberatkan masyarakat,” ujarnya.
PALPASI berharap Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda Haltim segera merespons keluhan warga serta mengambil langkah konkret untuk menormalkan distribusi BBM bersubsidi di wilayah tersebut.
Sebelumnya, Ubaid Yakub didampingi Kadis Perindagkop melakukan pertemuan strategis dengan Komite BBM di kantor BPH Migas, Jakarta, Kamis (5/2/2026), guna meminta penambahan kuota BBM untuk memastikan ketersediaan stok bagi masyarakat Halmahera Timur. (*)
(Red)
