Jakarta, kabartimur.com – Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 25 Februari 2026 menilai stabilitas Sektor Jasa Keuangan (SJK) nasional tetap terjaga di tengah dinamika perekonomian global dan domestik.
OJK menyebut perekonomian global masih menunjukkan kinerja relatif baik, ditopang penguatan sektor manufaktur dan pemulihan keyakinan konsumen. Namun, peningkatan tensi geopolitik dan fragmentasi geoekonomi pada awal 2026, termasuk di Timur Tengah serta dinamika kebijakan perdagangan Amerika Serikat (AS), menjadi risiko penurunan (downside risk) yang berpotensi meningkatkan volatilitas pasar keuangan global.
Pada kuartal IV 2025, ekonomi AS tumbuh 1,4 persen secara kuartalan (qtq), lebih rendah dari ekspektasi pasar sebesar 2,5 persen. Perlambatan dipicu government shutdown dan melemahnya konsumsi, meski pasar tenaga kerja masih solid. Tekanan inflasi kembali meningkat sehingga ekspektasi pemangkasan suku bunga pada pertengahan tahun menurun, dengan kecenderungan kebijakan suku bunga bertahan lebih tinggi dalam waktu lebih lama (higher for longer).
Di Asia, perekonomian Tiongkok masih menghadapi tekanan permintaan domestik di tengah berlanjutnya krisis sektor properti, meski kinerja eksternal mencatatkan surplus.
Dari sisi domestik, perekonomian Indonesia pada kuartal IV 2025 tumbuh 5,39 persen secara tahunan (yoy), sehingga sepanjang 2025 mencapai 5,11 persen. Inflasi meningkat terutama akibat efek basis rendah tahun sebelumnya. Indeks Keyakinan Konsumen masih berada pada zona optimistis meski mengalami moderasi, sementara aktivitas manufaktur tetap dalam fase ekspansif pada awal 2026.
Di pasar saham, tekanan pada Februari 2026 terpantau mereda. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) per 27 Februari 2026 ditutup di level 8.235,49 atau terkoreksi 1,13 persen secara month to date (mtd) dan 4,76 persen secara year to date (ytd). OJK menyatakan terus memantau pergerakan pasar dan berkoordinasi dengan Self-Regulatory Organization (SRO) menyusul volatilitas awal Maret yang dipicu eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah.
Rata-rata Nilai Transaksi Harian (RNTH) saham pada Februari tercatat Rp25,62 triliun, turun dari Januari sebesar Rp34,91 triliun. Meski demikian, RNTH bulanan konsisten berada di atas Rp20 triliun sejak Agustus 2025. Proporsi transaksi investor ritel sebesar 53 persen, turun dari 58 persen pada Januari. Investor asing mencatatkan net sell Rp0,36 triliun, membaik dibanding Januari yang mencapai Rp9,88 triliun.
Di pasar obligasi, indeks komposit ICBI per 27 Februari 2026 berada di level 442,12 atau naik 0,45 persen mtd dan 0,29 persen ytd. Yield Surat Berharga Negara (SBN) rata-rata meningkat 1,76 basis poin (bps) mtd dan 10,04 bps ytd. Investor nonresiden mencatat net sell Rp3,35 triliun mtd di pasar SBN, sedangkan di obligasi korporasi sebesar Rp0,30 miliar mtd.
Industri pengelolaan investasi tetap mencatat kinerja positif. Nilai Asset Under Management (AUM) per 26 Februari 2026 mencapai Rp1.115,71 triliun atau tumbuh 1,11 persen mtd dan 7 persen ytd. Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana sebesar Rp726,26 triliun, naik 3,55 persen mtd dan 7,54 persen ytd, didukung net subscription Rp16,09 triliun mtd atau Rp43,12 triliun ytd.
Jumlah investor pasar modal hingga 25 Februari 2026 bertambah 1,8 juta investor baru secara mtd. Secara ytd, jumlah investor meningkat 12,34 persen menjadi 22,88 juta.
Penghimpunan dana korporasi di pasar modal hingga 27 Februari 2026 mencapai Rp39,09 triliun, berasal dari 32 penawaran umum efek bersifat utang dan/atau sukuk (EBUS). Dalam pipeline, terdapat 25 rencana penawaran umum dengan nilai indikatif Rp16,83 triliun.
Melalui Securities Crowdfunding (SCF), per 26 Februari 2026 tercatat 13 efek baru dengan dana dihimpun Rp23,65 miliar dan empat penerbit baru. Secara agregat, terdapat 1.008 penerbitan efek dari 596 penerbit dan 194.497 pemodal.
Di pasar derivatif keuangan, sejak 10 Januari 2025 hingga 20 Februari 2026 terdapat 113 pihak yang memperoleh persetujuan prinsip dari OJK. Selama Februari 2026, volume transaksi mencapai 29.514 lot dengan frekuensi 234.951 kali.
Sementara di Bursa Karbon, sejak diluncurkan 26 September 2023 hingga 27 Februari 2026 tercatat 153 pengguna jasa terdaftar. Pada Februari 2026, volume transaksi bertambah 2.218 tCO2e dengan akumulasi nilai transaksi mencapai Rp91,87 miliar.
Dalam penegakan hukum di bidang Pasar Modal, Derivatif Keuangan, dan Bursa Karbon, pada Februari 2026 OJK mengenakan sanksi administratif berupa denda Rp23,63 miliar kepada 33 pihak, satu pencabutan izin, tiga pembekuan izin, serta empat perintah tertulis.
Sanksi tersebut antara lain dijatuhkan kepada PT Repower Asia Indonesia Tbk, PT Multi Makmur Lemindo Tbk, dan PT Indo Pureco Pratama Tbk beserta pihak terkait. OJK juga menjatuhkan sanksi dalam kasus PT Tianrong Chemical Industry Tbk serta denda Rp11,05 miliar kepada tiga pihak perorangan dan PT Dana Mitra Kencana terkait manipulasi perdagangan saham.
Secara kumulatif sejak 1 Januari hingga Februari 2026, OJK telah mengenakan sanksi administratif berupa denda Rp38,31 miliar kepada 40 pihak, satu pencabutan izin, tiga pembekuan izin, dua instruksi tertulis, dan empat perintah tertulis. Selain itu, OJK juga menjatuhkan denda keterlambatan Rp16,03 miliar kepada 141 pelaku usaha jasa keuangan, 42 peringatan tertulis, serta 10 sanksi administratif berupa peringatan tertulis atas pelanggaran non-kasus. (*)
