WASIOR – Sebanyak 10.181 warga Kabupaten Teluk Wondama yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan saat ini telah berstatus nonaktif alias dihentikan sementara kepesertaannya.
Mereka sebelumnya terdaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran pusat (PBI JK). Kondisi itu terjadi karena NIK (nomor induk kependudukan) yang ganda serta NIK yang tidak dapat terindentifikasi.
Akibatnya puluhan ribu warga itu tidak dapat mengakses layanan kesehatan dengan biaya ditanggung pemerintah jika sakit.
Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi BPJS Kesehatan dengan Pemkab Teluk Wondama, Kamis (17/3) di aula Sasana Karya, Kantor Bupati Teluk Wondama di Isei.
Rapat dihadiri Wakil Bupati Andarias Kayukatuy dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Manokwari Denny Mase bersama sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait.
Terkait itu, Wakil Bupati menyatakan Pemkab Teluk Wondama akan segera melakukan verifikasi dan validasi data terhadap 10.181 jiwa yang kepesertaannya berstatus nonaktif.
Pencermatan data diperlukan agar permasalahan yang menjadi penyebab seperti adanya NIK ganda dan NIK yang tidak terindentifikasi dapat diselesaikan sehingga selanjutnya dapat diusulkan pengaktifan kembali melalui Kementerian Sosial.
“Nanti kita akan segera melakukan validasi dan verifikasi data lagi sesuai dengan 2 SK itu (SK Mensos), nama-nama itu kita akan cek kembali bersama Dinas Dukcapil dengan Dinsos dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat sehingga 10.181 orang itu segera diaktifkan namanya di Kemensos sehingga ada penambahan (tanggungan ke APBN) supaya jangan beban Pemda terlalu besar, “kata Andi Kayukatuy, panggilan karib Wabup Teluk Wondama kepada wartawan usai rapat.
Sementara itu Kepala BPJS Kesehatan Cabang Manokwari Denny Mase – Teluk Wondama termasuk dalam area pelayanan BPJS Kesehatan Manokwari – menyebutkan sejauh ini cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Teluk Wondama telah mencapai 95 persen dari total jumlah penduduk.
Dengan demikian Wondama sudah termasuk dalam kabupaten yang telah mencapai universal health coverage atau cakupan kesehatan semesta secara nasional. Tersisa kurang lebih 5 persen yang belum tercover yang mana di dalamnya termasuk 10 ribu lebih yang berstatus nonaktif itu.
“Lima persen itulah yang sementara kita lagi lakukan verifikasi dan validasi kembali. Salah satu adalah dampak dari yang nonaktif itu,”jelas Denny.
Dia menambahkan, saat ini tercatat 13 ribu lebih penduduk Wondama yang iuran BPJS Kesehatannya dijamin atau ditanggung oleh Pemda melalui APBD.
Maka dari itu pihaknya berharap proses verifikasi dan validasi data terhadap peserta BPJS Kesehatan di Wondama dapat dilakukan secara maksimal sehingga sebagian penduduk yang saat ini iurannya ditanggung Pemda bisa diusulkan untuk menjadi tanggungan pemerintah pusat.
“Supaya tidak memberatkan daerah sehingga anggaran yang sudah dialokasikan untuk masyarakat Kabupaten Teluk Wondama benar-benar untuk masyarakat yang tersisa yang memang belum tercover oleh pemerintah pusat dan betul-betul memang pantas menjadi jaminan kesehatan daerah,”ujar Denny. (Nday)
