WASIOR, Kabartimur.com – Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Judson Waprak menekankan perlunya kesepahaman bersama antara Pemerintah Daerah dan DPR dengan lembaga adat, lembaga agama juga kelompok perempuan dalam hal pemberdayaan orang asli Papua (OAP) dalam kerangka Otsus Papua.
Hal itu disampaikan pada kegiatan penyaluran aspirasi masyarakat adat, kaum perempuan, umat beragama dan masyarakat umum lainnya demi penguatan Otonomi Khusus di Tanah Papua, Selasa (17/3) di Wasior, Teluk Wondama.
“Kita harus memastikan pembangunan di Teluk Wondama ini benar-benar berpihak pada orang asli Papua. Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, “ujar Judson Waprak.
Dalam konteks Otsus, Waprak juga menekankan pembangunan di Tanah Papua jangan hanya membangun fisik seperti gedung, jalan dan jembatan serta infrastruktur lainnya semata.
Tetapi yang tidak kalah penting adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat, pendidikan dan kesehatan masyarakat asli Papua.
“Juga ekonomi rakyat Papua serta perlindungan terhadap tanah dan wilayah adat,” ucap Waprak.
Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Wondama Adrian Worengga juga menekankan perlunya Pemda bersama MRP, DPR Kabupaten, DPR Provinsi dengan komunitas adat agama dan perempuan di Wondama memiliki cara pandang yang sama terkait Otsus Papua.
Tanpa adanya kesepahaman bersama, maka, kata Worengga, implementasi UU Otsus khususnya di Kabupaten Teluk Wondama tidak akan berjalan dengan baik
Bahkan berpotensi tidak menyentuh tujuan utama yakni mengangkat kesejahteraan orang asli Papua.
“Kami berharap kita bersatu untuk bicara Otsus, kalau tidak jangan harap Otsus berjalan dengan baik. Kalau kita masing-masing mempertahankan prinsip, pertahankan ego, jangan harap Otsus itu sukses untuk OAP. Otsus itu akan hilang di tengah jalan, “kata Worengga.
Worengga minta MRPB sebagai lembaga kultur orang asli Papua bersama DPRPB dan DPRK terutama dari jalur pengangkatan khusus OAP agar memainkan peran secara lebih aktif dalam membela kepentingan masyarakat asli Papua.
“MRPB, DPRPB dan DPRK dari jalur pengangkatan adalah anak kandung dari Dewan Adat Papua. Jadi salah satu yang penting adalah bagaimana memperjuangkan hak-hak orang asli Papua. Ini yang kita tunggu, ini yang masyarakat tunggu, “ucap Worengga.
Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Bupati Teluk Wondama Anthonius Alex Marani.
Turut hadir Wakil Ketua II DPRK Teluk Wondama Soleman Karubuy, Komandan Batalyon TP 862/Uri Wara Mayor Inf Beni Siregar bersama Pasi Intel Kodim 1811/TW Letda Inf Mansuryadi.
Juga Anggota MRPB utusan Teluk Wondama Hendrina Ayamiseba, Anggota DPRPB jalur pengangkatan Sarlota Matani, Sekretaris Komisi A DPRK Wondama Robert Gayus Baibaba bersama lima anggota DPRK Teluk Wondama jalur pengangkatan. (Nday)
