WASIOR – Masyarakat Kabupaten Teluk Wondama menilai program otonomi khusus (Otsus) di Provinsi Papua dan Papua Barat telah menghadirkan dampak positif bagi keberlangsungan hidup orang asli Papua (OAP).
Namun demikian pengelolaan dana Otsus perlu dievaluasi. Sebab dalam realisasinya masih ditemukan pemanfaatan dana Otsus yang tidak tepat sasaran.
Hal ini mengemuka dalam Forum Diskusi Masyarakat Teluk Wondama terkait Keberlangsungan Program Otonomi Khusus yang diselenggarakan Gerakan Merah Putih Kabupaten Teluk Wondama di Wasior, Rabu (23/6/2021).
Maria Ramar, seorang ibu rumah tangga di Wasior mengakui dana Otsus telah dirasakan manfaatnya oleh OAP di Kabupaten Teluk Wondama. Hanya saja, menurut Mama Ramar, demikian dia biasa disapa, pengelolaan dana Otsus masih tidak transparan sehingga banyak masyarakat tidak tahu kemana dan untuk apa dana itu dipergunakan.
Dia juga berpandangan harusnya dana Otsus lebih banyak diarahkan untuk membantu pendidikan dan pemberdayaan masyarakat asli Papua.
“Dana Otsus itu sudah baik. Hanya dari pemimpin daerah, dari bupati sampai kepala kampung (tidak terbuka). Dana Otsus itu harus lihat ke pendidikan dan masyarakat ekonomi lemah. Kabupaten ini sudah berdiri lama tapi masih banyak masyarakat yang hidup miskin, “ucap Mama Ramar.
Warga lainnya, Fredi Robert Warami menilai dana Otsus yang diterima Kabupaten Teluk Wondama belum dimanfaatkan secara baik untuk menopang sektor pendidikan di Wondama. Padahal menurut dia, dana Otsus seharusnya bisa menjadi solusi untuk peningkatan kualitas SDM orang asli Wondama.
“Saya amati dari luar (Warami mengaku tinggal lama di Jawa Timur) kita gagal di Wondama soal SDM. Itu karena pendidikan kita belum maju. Pendidikan di Wondama ketinggalan jauh. Jadi perlu ada perubahan (sasaran dana Otsus). Di Wondama ini kalau bangun fisik tidak susah menurut saya, yang utama adalah pendidikan, “ucap Warami.
Kepala Bappeda Teluk Wondama, Amirudin yang tampil sebagai narasumber mengklaim, Pemkab Teluk Wondama telah memanfaatkan dana Otsus sesuai dengan petunjuk teknis yang diatur dalam Peraturan Gubernur Papua Barat. Yakni untuk bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, infrastruktur serta afirmasi.
Dia mengatakan banyak hasil pembangunan dari dana Otsus yang telah dinikmati masyarakat. Seperti rumah layak huni, jalan dan jembatan, bantuan pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi, pelayanan kesehatan hingga pemberdayaan bagi perempuan asli Papua.
“Memang perlu ada komitmen yang kuat dari pengelola dana Otsus untuk bisa mendorong agar dana Otsus benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan orang asli Papua, “ujar Amiruddin.
Ketua Gerakan Merah Putih Teluk Wondama Moses Ramar menambahkan, kehadiran Otsus telah terbukti membawa perubahan besar dalam kehidupan orang asli Papua di Kabupaten Teluk Wondama. Karena itu menurut dia tidak ada alasan untuk menolak keberlanjutan program Otsus.
“Kalau kita katakan Otsus itu tidak berdampak, itu kita tipu diri kita. Pemerintah pusat sudah sangat memperhatikan orang Papua. Saya ibaratkan lampu, kita sekarang ini sudah terang benderang karena Otsus, “tandas Moses Ramar. (Nday)
