MANOKWARI — Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Papua Barat menyebut, sejumlah Kabupaten kota di Papua Barat kurang berpartisipasi dalam melaksanakan lomba festival dan kompetisi yang diadakan setiap tahunnya, dikarenakan terkendala masalah anggaran.
Hal tersebut disampaikan Kepala LPMP Papua Barat, Saul Bleskadit saat ditemui disela-sela Rapat Koordinasi bersama sejumlah Kepala Bidang SMP, SD, Ketua Musyawarah Guru mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga kesehatan se-kabupaten kota di papua barat yang berlangsung digedung LPMP Papua Barat jumat 13/3/2020.
Dikatakan Saul lomba festival dan kompetisi yang berjalan selama ini yang menjadi kendala dari daerah tidak dapat menggelar lomba karena keterbatasan anggaran untuk melaksanakan setiap lombanya.
Menurutnya, lomba seperti ini sebenarnya wajib dilaksanakan setiap tahun untuk meningkatkan karakter siswa yang dimulai sejak bangku sekolah dasar seperti kompetisi olahraga nasional serta lomba seni dan kebudayaan.
Sedangkan di tingkat SMP akan mengikuti lomba kompetisi Sains Nasional yang di ikuti dari bidang IPA, Matematika, Kimia, Fisika dan gala siswa sepak bola yang diakuinya beberapa tahun ini mengalami peningkatan.
Sementara itu Kasubag Umum LPMP Papua Barat, Eko Tunyanan berharap kepada pemerintah daerah untuk mendukung program-program untuk membangun karakter peserta didik dari sisi pendanaan sampai ketingkat provinsi.
Namun realita yang terjadi setelah pihaknya berkoordinasi dengan kabupaten kota, sebagian besar pemerintah daerahnya tidak dapat mendanai kegiatan dan hanya beberapa kota yang dapat melakukan program tersebut yaitu, kabupaten sorong, kota sorong, kabupaten Tambrauw, kabupaten Raja Ampat, kabupaten Manokwari selatan dan kabupaten Teluk Wondama.
Pihkanya berharap tujuan dari kegiatan ini nantinya untuk menyamakan presepsi tentang pelaksanaan lomba festival dan kompetisi ditahun 2020 dimana pelaksanaan ini juga merupakan petunjuk dari pusat prestasi nasional kemendikbud yang harus di ikuti karena proses pelaksanaan lomba festival ini akan dimulai berjenjang, mulai dari tingkat sekolah, kecamatan sampai dengan tingkat kabupaten dan tingkat provinsi. (QZ)
