MANOKWARI- Pendekatan Damai sudah saatnya dikedepankan oleh Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam menyelesaikan persoalan perbedaan pandangan mengenai masalah integrasi Papua.
Hal tersebut dikatakan oleh juru bicara Jaringan Damai Papua (JDP) , Yan Christian Warinussy kepada media ini Kamis 2 Desember 2021
Warinussy menyampaikan bahwa pendekatan damai dengan titik tekan pada penegakan hukum terhadap penyelesaian kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia mesti menjadi prioritas pertama.
“Atas nama Jaringan Damai Papua (JDP), saya selaku Juru Bicara ingin menyetir pernyataan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa dan Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Dudung Abdullah dalam memulai langkah persiapan untuk mewujudkan dialog Jakarta-Papua segera” kata Warinussy.
Menurutnya, Hal terpenting yang dilakukan oleh Presiden RI, Jokowi Widodo adalah segera menunjuk seorang juru damai atau utusan BBM khusus dalam merintis dialog tersebut.
“Tugas utusan khusus atau juri damai Presiden tersebut adalah melakukan pertemuan informal dengan pimpinan TNI dan Polri serta Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) serta para pemimpin organisasi perjuangan Papua Merdeka seperti OPM, West Papua National Authority (WPNA), West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL), Wets Papua Liberation Organization (WPLO) maupun United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)”sebut Warinussy.
Selain itu, ULMWP kata Warinussy memiliki posisi strategis karena kini merupakan salah satu anggota dengan status peninjau (observer member) di Organisasi Regional Melanesia bernama Melanesian Spearhead Group (MSG) yang bermarkas di Port Villa, Vanuatu.
Sementara, TPN PB yang sering diberi cap sebutan sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Kelompok Kriminal Sparatis Bersenjata (KKSB) atau Kelompok Kriminal Teroris Bersenjata (KKST) merupakan sayap militer Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang berada di garis terdepan perjuangan Papua Merdeka sejak awal tahun 1965 ketika terjadi penyerangan terhadap Markas Batalyon Infantri 752 di Arfay, Manokwari oleh OPM di bawah pimpinan Fery Permenas Awom.
Sehingga keikutsertaan OPM dan TPN-PB bersama ULMWP di dalam upaya merancang dialog damai di Tanah Papua menjadi sesuatu faktor yang signifikan dan urgen saat ini.
“JDP ingin menekankan bahwa kendatipun sudah ada niat baik dari Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa dan KASAD Jenderal TNI Dudung Abdullah. Namun dalam konteks keinginan mewujudkan dialog Jakarta-Papua, JDP melihat bahwa peran juru damai atau utusan khusus Presiden Jokowi untuk memulai perundingan menjadi penting dan mesti diterima semua pihak, termasuk TNI dan Polri” terang Warinussy.
Upaya mewujudkan persiapan ke arah terjadinya dialog menjadi sangat urgen dan relevan. JDP menyampaikan hal ini, karena pada sisi lain, TPN PB melalui juru bicaranya Sebby Sambom telah tegas mengatakan tak akan terjadi dialog antar pihaknya (TPN PB) dengan TNI dan Polri.
Oleh sebab itu, langkah dialog damai mesti dimulai dengan mengedepankan peran juru damai atau utusan khusus Presiden Jokowi untuk menggagas pertemuan informal bersama para pemimpin dari pihak-pihak yang selama 50 tahun lebih terlibat dalam pertikaian atau konflik bersenjata di Tanah Papua.
Mengenai tempat pertemuan, dapat ditentukan para pihak bersama juru damai/utusan khusus Presiden tersebut. Sehingga si juru damai/utusan khusus tersebut mesti memiliki akses langsung ke Presiden Jokowi.
“Dia mesti diberi kebebasan untuk melakukan pembicaraan dengan para pihak, termasuk rakyat Papua serta merumuskan hasil pembicaraan yang dapat disampaikan kepada Presiden sebagai laporan disertai rekomendasi dan catatan yang dapat dijalankan serta diperhatikan sungguh oleh Presiden demi terpecahkannya soal di Tanah Papua” pungkas Warinussy. (Red/Lisna)
