Manokwari, kabartimur.com– Pemerintah Provinsi Papua Barat memperingati Hari Otonomi Khusus (Otsus) ke-24 dengan upacara bendera yang dipimpin langsung Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, di halaman Kantor Gubernur, Jumat (21/11/2025).
Pada momentum tersebut, Pemprov Papua Barat juga meluncurkan Identitas Kependudukan Digital Orang Asli Papua (IKD OAP) yang ditandai dengan prosesi peresmian di hadapan peserta upacara.
Dalam amanatnya, Gubernur Dominggus menyatakan bahwa peringatan Hari Otsus menjadi kesempatan untuk mengevaluasi perjalanan pembangunan dan kebijakan afirmatif bagi masyarakat Papua.
“Hari Otsus Papua ke-24 tahun 2025 merupakan momentum refleksi untuk menilai perjalanan kebijakan Otsus dalam meningkatkan kesejahteraan, pelayanan publik, dan pembangunan di Tanah Papua,” ujarnya.
Gubernur menyebut sejumlah capaian Pemprov Papua Barat, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan lewat beasiswa dan program afirmasi, peningkatan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi lokal berbasis UMKM, hingga peningkatan kapasitas pemerintahan daerah.
Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan Otsus bukan diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari kualitas pembelajaran, akuntabilitas pengelolaan program, dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan Otsus hanya dapat dicapai melalui sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, lembaga adat, lembaga keagamaan, dan seluruh komponen masyarakat.
Lebih lanjut, Gubernur menekankan pentingnya transparansi dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program agar masyarakat mengetahui penggunaan anggaran serta dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan.
Pada kesempatan itu, Gubernur Mandacan mengumumkan peluncuran IKD OAP sebagai bagian dari transformasi digital layanan kependudukan.
“Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan bangga melaunching Identitas Kependudukan Digital bagi Orang Asli Papua,” katanya disambut tepuk tangan peserta upacara.
Ia menjelaskan bahwa transformasi digital menjadi kebutuhan penting di era modern. Pemerintah melalui Ditjen Dukcapil Kemendagri terus mendorong percepatan layanan administrasi kependudukan berbasis digital untuk menghadirkan layanan yang cepat, efisien, aman, dan akurat.
IKD OAP, kata Gubernur, bertujuan memudahkan akses layanan publik, meningkatkan keamanan data kependudukan, serta menciptakan efisiensi dan modernisasi administrasi. Dengan sistem ini, masyarakat tidak perlu lagi membawa dokumen fisik karena identitas tersimpan dalam satu aplikasi digital.
IKD juga mendukung sinkronisasi data kependudukan, mengurangi risiko kehilangan KTP elektronik, dan mempercepat proses validasi identitas. Data digital tersebut juga akan memperkuat basis pembangunan terutama di wilayah pesisir, pegunungan, dan kepulauan.
Selain itu, IKD diproyeksikan membantu percepatan validasi data pemilih, penyaluran bantuan sosial, serta layanan pendidikan, kesehatan, dan administrasi lainnya.
Tiga Instruksi Penting Gubernur
Gubernur Mandacan menekankan tiga hal dalam implementasi IKD:
1. Inklusivitas- Pemerintah kabupaten harus memberikan pendampingan khusus kepada masyarakat di pedalaman, kepulauan, dan komunitas adat. “Jangan ada satu pun warga Papua Barat yang tertinggal,” tegasnya.
2. Keamanan Data- Seluruh dinas kependudukan memastikan perlindungan data pribadi sebagai prioritas.
3. Kolaborasi Lintas Sektor- Perbankan, dunia usaha, lembaga pendidikan, rumah sakit, dan instansi pemerintah harus terhubung secara optimal dengan IKD.
Percepatan Perekaman e-KTP
Gubernur juga menegaskan instruksi kepada bupati dan kepala dinas dukcapil agar mempercepat perekaman KTP elektronik.
“Perluas pelayanan jemput bola ke wilayah terpencil, kampung, dan komunitas adat. Pastikan sarana prasarana perekaman tersedia, dengan prioritas pada pemilih pemula, masyarakat yang belum direkam, lansia, penyandang disabilitas, dan warga di daerah 3T,” ucapnya.
Ia juga meminta agar edukasi dan sosialisasi melibatkan pemerintah distrik, kampung, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lembaga adat, mengingat e-KTP merupakan dasar penting dalam perencanaan pembangunan hingga persiapan Pemilu dan Pilkada.
Menutup amanatnya, Gubernur mengajak seluruh pihak memanfaatkan momentum Hari Otsus untuk bekerja lebih jujur, lebih cepat, dan lebih berpihak kepada masyarakat Papua Barat. (Red/*)
