WASIOR, Kabartimur.com – Para korban beserta keluarga korban tragedi Wasior Berdarah Tahun 2001 Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat menagih janji Pemerintah Pusat terkait pemberian kompensasi bagi korban Pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) yang berat di masa lalu yang tidak kunjung terealisasi sampai sekarang ini.
Bersama Dewan Adat Papua (DAP) Daerah Wondama, para korban dan keluarga korban peristiwa Wasior Berdarah menuntut negara segera menuntaskan bentuk-bentuk pemulihan hak-hak korban Pelanggaran HAM berat masa lalu.
Hal itu sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 4 Tahun 2023 dan Inpres Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (PPHAM) yang Berat.
Seruan itu disampaikan pada peringatan Hari HAM Sedunia Tahun 2024 di Kantor DAP Daerah Wondama di Iriati, Wasior, Selasa, 10 Desember 2024.
“Kami sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia agar memperhatikan Keppres Nomor 3 tahun 2023 dan Inpres Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Pemulihan HAM Berat di Wondama.
Kami mohon Bapak Presiden Prabowo Subianto menindaklanjuti Keppres dan Inpres itu karena sudah 23 tahun lamanya korban pelanggaran HAM berat di Wondama (Peristiwa Wasior Berdarah) menunggu penyelesaian ini,” kata Ketua DAP Daerah Wondama Adrian Worengga.
Worengga mengatakan sejak 2022 silam tim PPHAM Peristiwa Wasior Berdarah dari Jakarta yang dipimpin Letjen (Purn) Kiki Syahnakri telah turun ke Wasior untuk memulai proses penyelesaian peristiwa Wasior Berdarah melalui jalur non yudisial.
Setidaknya sudah tiga kali, terakhir pada tahun 2023 tim dari pusat menggelar audensi dengan para korban dan keluarga korban termasuk menyampaikan perihal pemberian kompensasi dari negara. Namun sampai dengan berakhirnya masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo kompensasi yang dijanjikan itu tak kunjung terwujud.
“Dan dengan kedatangan utusan Presiden RI (waktu itu) kami berharap pada saat itu penyelesaian pelanggaran HAM berat di Wondama diselesaikan. Namun harapan itu menjadi sia-sia, “tandas Worengga.
Para korban dan keluarga korban kini berharap Presiden Prabowo Subianto dapat merealisasikan apa yang telah dijanjikan negara kepada para korban pelanggaran HAM berat masa lalu itu.
“Maka pada peringatan HAM sedunia ini kami mengharapkan agar Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dapat segera menyelesaikan pemulihan (kompensasi) bagi para korban pelanggaran HAM berat di Wondama. Kiranya Bapak menolong dan membantu masyarakat Indonesia yang menjadi korban pelanggaran HAM berat di Kabupaten Teluk Wondama, “ucap Worengga.
Frans Saba, salah seorang korban peristiwa Wasior Berdarah berharap Presiden Prabowo Subianto mau mendengarkan suara hati mereka. Saba meminta Presiden Prabowo menindaklanjuti Keppres Nomor 4 Tahun 2023 dan Inpres Nomor 2 Tahun 2023 yang diterbitkan Presiden Joko Widodo.
“Para korban dan keluarga korban kasus Wasior Berdarah Tahun 2001 sangat berharap kepada pemerintah, Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai pimpinan negara dapat melihat apa yang menjadi keputusan Presiden sebelumnya Bapak Joko Widodo di dalam Inpres nomor 2 dan Keppres nomor 4 tahun 2023 tentang pemulihan bagi masyarakat korban pelanggaran HAM lebih kusus kami yang ada di kabupaten teluk Wondama, “kata Saba.
Wakil Ketua Tim lokal PPHAM Peristiwa Wasior Berdarah Leo Rumainum – tim lokal yang dibentuk untuk membantu Tim PPHAM Pusat, mengatakan, sejak awal dibentuk pada 2023, pihaknya telah melaksanakan beberapa hal yang menjadi tugas Tim PPHAM.
Antara lain melakukan pendataan serta validasi data korban dan keluarga korban peristiwa Wasior Berdarah. Juga bekerjasama dengan Pemda menyiapkan lahan untuk pembangunan rumah bagi para korban sebagaimana petunjuk dari Tim PPHAM Pusat.
“Namun sampai saat ini belum ada penyelesaian seperti yang kita inginkan,” sebut Rumainum.
Karena itu, pihaknya bersama DAP Daerah Wondama berencana mengirim tim khusus berangkat ke Jakarta untuk bertemu langsung dengan pihak-pihak terkait di tingkat pusat untuk meminta tindak lanjut atas bentuk kompensasi yang telah dijanjikan bagi para korban.
“Kita bersama Dewan Adat sepakat untuk melanjutkan ini sampai kepada Bapak Presiden (Prabowo Subianto). Kita rencana Januari (2025) ada tim yang ke Jakarta untuk bertemu dengan pihak-pihak terkait, Syukur-syukur bisa bertemu Bapak Presiden untuk menyampaikan hal ini, “kata Rumainum.
Mosi Tidak Percaya
Sekretaris Tim PPHAM Yunus Sarumi menjelaskan bentuk kompensasi yang dijanjikan kepada para korban dan keluarga korban peristiwa Wasior Berdarah Tahun 2001 berupa pembangunan rumah, biaya pendidikan bagi anak-anak korban serta kemudahan dalam mendapatkan layanan kesehatan.
Khusus untuk rumah, tim PPHAM bersama Pemda telah menyiapkan lahan di Kampung/Desa Sendrawoi Distrik Naikere untuk pembangunan rumah yang dijanjikan bagi para korban.
Kampung Sendrawoi merupakan salah satu wilayah yang terdampak paling parah dari peristiwa Wasior Berdarah. Sebagian besar rumah penduduk di kampung itu dibakar dan dirusak oleh oknum aparat keamanan yang ketika itu melakukan penyisiran pasca lima orang anggota Brimob terbunuh.
“Kami sudah ke Senderawaoi sudah ukur lokasi untuk bangun rumah. Di Sendrawoi itu rencana 40 (unit). Juga yang lain ada di spot-spot sesuai lokasi yang mereka punya. Ternyata harapan kita semua menjadi sirna jadi dorang cap kita tim omong kosong, “kata Sarumi.
Selain itu, ada bentuk kompensasi lainnya berupa bantuan perbaikan sarana prasarana keagamaan yang ditangani oleh Kementerian Agama.
“Dari kompensasi yang dijanjikan itu, baru dari bidang keagamaan berupa rehab rumah ibadah yang sudah direalisasikan. Tapi yang lain itu sampai detik ini belum ada penyelesaian, “ungkap Plt Kepala Badan Kesbangpol ini.
Sarumi kuatir tidak jelasnya kompensasi bagi para korban kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi 23 tahun lalu itu akan berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat kepada negara.
Para korban termasuk para isteri yang kehilangan suami mereka, anak-anak yang orang tuanya tidak pernah pulang sejak tragedi itu terjadi bisa jadi semakin terluka karena merasa negara telah membohongi mereka. Situasi itu bisa berujung pada muncul mosi tidak percaya kepada pemerintah.
“Ini akan berdampak ketidakpercayaan kepada pemerintah. Jadi kita berupaya menghilangkan mosi ketidakpercayaan dari masyarakat Wondama kepada pemerintah Indonesia. Ini yang kita nanti akan kirim tim ke Jakarta untuk menyampaikan hal ini langsung kepada pemerintah pusat supaya segera ada realisasi, “ujar Sarumi.
Selain kepada Presiden Prabowo Subianto, seruan terkait pemulihan hak-hak para korban pelanggaran HAM Berat peristiwa Wasior Berdarah Tahun 2001 juga ditujukan kepada beberapa pejabat penting lainnya.
Yakni Presiden Ketujuh RI Joko Widodo, eks Menkopolhukam Mahfud MD, Menteri HAM Natalius Pigai dan Ketua Tim PPHAM Peristiwa Wasior Berdarah Letjen (Purn) Kiki Syahnakri.
Tragedi Wasior Berdarah terjadi pada 13 Juni 2001. Berdasarkan temuan Kontras (Komisi untuk Orang Hilang), peristiwa ini bermula dari penyisiran oleh pasukan Brimob Polda Papua ke perkampungan warga di Kampung Wondiboi juga Wasior dan sekitarnya.
Ini merupakan buntut dari terbunuhnya lima anggota Brimob dan satu warga sipil pada sehari sebelumnya. Pelaku pembunuhan terindentifikasi sebagai anggota TPN/OPM, kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan Papua.
Dalam penyisiran untuk mencari pelaku itu, terjadi tindak kekerasan yang dilakukan anggota Brimob terhadap warga sipil berupa penyiksaan, pembunuhan, penghilangan secara paksa hingga perampasan kemerdekaan warga.
Tercatat empat orang meninggal dunia, satu orang mengalami kekerasan seksual, lima orang hilang dan sedikitnya 39 orang disiksa serta puluhan rumah warga dibakar dan dirusak. (Nday)
