Manokwari, kabartimur.com- Puluhan massa yang mengatasnamakan perwakilan dari 164 aparat kampung memalang pintu masuk kantor Bupati pada senin (14/7/2025).
Aksi pemalangan massa tersebut dilatarbelakangi oleh gaji selama 7 bulan yang belum dibayarkan dan mereka meminta kepastian dari pemerintah kabupaten Manokwari.
Salah satu perwakilan dari aparat kampung, Sius Muid yang juga adalah sekertaris kampung Uuyehek Distrik Prafi menyampaikan bahwa pihaknya bersama rekan-rekan aparat kampung melakukan aksi ini untuk Mempertanyakan hak- hak yang belum dibayarkan dan meminta kejelasan gaji mereka yang belum diselesaikan.
” Kalau umat muslim Puasa hanya 1 bulan tapi kami sudah puasa selama 7 bulan sementara kami memiliki tanggung atas keluarga dan pendidikan anak-anak” Ucap Sius dengan nada Pilu.
“Kami berharap agar gaji honor kami segera dibayarkan.Kami bingung mau mengadu kemana lagi karena kami menemui kepala distrik tapi belum mendapat jawaban sehingga diarahakan langsung untuk menemui bapak Bupati untuk mendengar langsung penjelasan dan tujuannya mau tidak mau dalam bulan ini bisa direalisasikan” Tegasnya.
Menanggapi itu, Bupati Manokwari, Hermus Indou didampingi Wakil bupati Manokwari Mugyono menyampaikan apresiasi atas penyampaian aspirasi yang berjalan tertib dan tidak membuat gaduh.
Bupati mengakui bahwa 164 kampung diwilayah pemerintah kabupaten Manokwari merupakan ujung tombak pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
“Atas nama pemerintah kabupaten Manokwari menyampaikan permohonan maaf kepada kepada seluruh aparat kampung atas keterlambatan pemerintah daerah dalam menyelesiakan alokasi dana kampung yang menjadi hak semua aparat” Ujar Bupati
Menurutnya, Keterlambatan ini bukan faktor kesengajaan, namun Alonasi Dana Khusus (ADK) tahun lalu yang dialokasihan sebesar 10 Miliar dari Dana Bagi Hasil ( DBH) terserap untuk pembayaran ASN.
“Olehnya itu, tahun ini pembiayaan yang bersumber dari DBH dan Otsus kita akan siapkan administrasi dan sebelum akhir bulan ini semua hak-hak aparat kampung bisa diselesaikan” Terang bupati.
“Disamping itu, Kalau ada kasda baru tunda itu adalah kesalahan pemda namun kondisi kasda saat ini belum memungkinkan, pokoknya saya sampaikan tidak boleh lewat dari bulan ini dengan cara apapun bupati akan berusaha mencari dana yang penting hak-hak bapak/ibu bisa dibayarkan” Jelas Bupati.
Mengenai pembayaran, Bupati menekankan bahwa Akan dibayar dalam dua tahap sekaligus.
Setelah dilakukan pertemuan, palang akhirnya dibuka dan massa membubarkan diri dengan tertib.(Red/*)
