MANOKWARI, Kabartimur.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manokwari akan melakukan pertemuan bersama menyikapi polemik yang terjadi antara warga sanggeng dalam dan pihak pasarkan angkutan laut beberapa hari lalu.
Hal tersebut disampaikan oleh anggota DPRD Manokwari, Norman Tambunan setelah pihaknya menemui warga sanggeng yang sempat melakukan aksi blokade jalan protokol karena tidak terima adanya pematokan yang akan berujung pada rencana penggusuran terhadap warga sanggeng oleh pihak pasarkan angkutan laut Manokwari.
Menyikapi hal tersebut Norman mengaku akan mencari solusi bersama dan akan memperjelas status kepemilikan tanah tersebut yang saat ini ditempati oleh warga Sanggeng Dalam, apakah milik pihak Fasharkan TNI Angkatan Laut Manokwari atau Pemda Manokwari seperti yang disebut oleh warga sanggeng.
Dijelaskan Norman, untuk kejelasan status kepemilikan tanah tersebut history lokasi yang sebenarnya masih simpang siur sehingga pihaknya meminta kepada warga dan Fasharkan Al agar bisa bertemu untuk mencari solusi yang baik jangan sampai ada hal- hak yang dapat merugikan.
” Kami sudah minta kepada warga kalau mereka punya data pendukung silahkan dibawah bukti- bukti tersebut ke DPRD dan mengenai pematokan yang telah dilakukan oleh pihak fasharkan dan Pertanahan, DPR juga akan memanggil” kata Norman yang juga adalah Wakil ketua I DPRD Manokwari.
Data tersebut juga nantinya akan menjadi pembanding dalam penyelesaian polemik yang kemudian akan disampaikan ke Pemda Manokwari untuk solusi bersama.
“Kita tunggu kesiapan warga datang bawah data serta bukti-bukti pendukung lainnya agar segera diselesaikan. Pada intinya harus ada solusi yang baik” harap Norman.
Norman menjelaskan bahwa History tanah tersebut sangatlah penting dalam pembuktian kepemilikan, sehingga saat pembuktian semuanya kembali kepada Pemda solusi apa yang diberikan kepada warganya begitu juga dengan pihak Fhasarkan TNI AL.
” Masa main usir aja, kan tidak mungkin harus ada solusi baiklah.kita akan panggil kita harus juga punya data, Supaya kita bisa bicarakan bersama dan kebijakan kembali ke pimpinan daerah, kan ini warganya, supaya kalau memang ini harus dicarikan solusi yang baik harus duduk bersama” tambah Norman.
Hingga saat ini DPRD mengaku pihaknya belum ada koordinasi dengan pihak fasharkan dan berharap jika terjadi masalah seperti ini harus duduk bersama antara semua pihak.
” Kita bicara solusinya lalu ditawarin ke masyarakat bagaimana ini, data harus kita kumpul dan duduk sama-sama supaya ada solusi-solusi yang baik” harap Norman.(Red/VR)
