Diduga Ditunggangi Kepentingan Politik, Pertemuan Pemda dan Guru Honorer Dibatalkan

MANOKWARI-Diduga ditunggangi kepentingan beberapa oknum caleg, rencana pertemuan puluhan guru honorer yang tergabung dalam Forum Honorer Indonesia- Manokwari dengan pemda Manokwari dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Manokwari dan kepala BKD, untuk membicarakan nasib guru honorer dibatalkan.

Bupati Manokwari, Demas Paulus Mandacan yang dikonfirmasi Kabartimur.com via WhatsApp membenarkan hal tersebut. Dirinya yang saat ini sedang berada di luar daerah mengaku sangat menyayangkan ada beberapa oknum caleg dari beberapa partai politik yang ikut mengambil kepentingan dalam rencana pertemuan guru honorer dan pemda Manokwari.

“Perlu saya sampaikan bahwa bukan kedua pejabat tersebut (Kadis Pendidikan dan Kepala BKD) tidak mau hadir dalam pertemuan dengan guru honorer, tetapi di belakang itu diboncengi kepentingan politik, dimana ada beberapa caleg dari beberapa partai turut mengundang kedua pejabat tersebut, maka kedua pejabat ini sebagai ASN harus menjaga netralitas di situasi politik menjelang pileg dan pilpres, sehingga mereka tidak bisa hadir untuk memenuhi undangan tersebut, untuk itu jika para guru honorer mau koordinasi terkait nasib guru-guru, harus datang secara terpisah dari oknum caleg untuk koordinasi dengan kedua Pejabat ini,” terang Bupati.

Baca Juga :   Hasil Konfrensi ll Tetapkan Muksin Rahakbauw Sebagai Ketua PWNU Papua Barat

“Terkait nasib guru honorer, dalam waktu dekat ada penerimaan CPNS, kita masih menunggu hasil koordinasi antar para Sekda dan Kepala BKD Provinsi Papua dan Papua Barat pada hari Jumat, Tanggal 1 Februari 2019, untuk menentukan jadwal tahapan penerimaan CPNS. Untuk formasi pernerimaan CPNS, sudah ditentukan oleh Menpan & RB dan masing-masing Pemerintah Daerah,” lanjut Bupati.

Bupati menambahkan, terkait rekrutmen Pegawai Pemerintah dan Perjanjian Kerja ( PPPK), sesuai hasil Rapat Koordinasi di Batam, Tanggal 23 Januari 2019, semua daerah di seluruh indonesia menolak rekrutmen tersebut karena dibebankan ke daerah, sehingga sementara belum ada formasi untuk PPPK.

Sebelumnya, salah satu pengurus Forum Honorer Indonesia-Manokwari, yang enggan disebut namanya mengaku sedikit kesal dengan sikap Kadis Pendidikan Manokwari dan Kepala BKD yang tiba-tiba membatalkan rencana pertemuan secara sepihak, padahal awalnya sudah menyetujui pertemuan tersebut.

Baca Juga :   Rumdis Langganan Banjir, 5 Petugas Puskesmas Anggi Minta Direlokasi

“Kami sudah kirimkan undangan resmi kepada Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Manokwari terkait pertemuan dengan guru honorer di Gedung Wanita, Rabu, 30 Januari 2019, dan sudah direspon positif oleh Kadis Pendidikan, tapi kenapa saat pertemuan tiba-tiba dibatalkan sepihak, kami merasa sangat kecewa dan tidak dihargai,
“katanya.

“Kadis tidak mau ketemu dengan kita tenaga honorer di Gedung Wanita jadi kita batalkan, karena kadis tidak mau datang, kita yang datang ke kantor dinas sekitar 100 orang, kadis bilang jangan banyak-banyak nanti terkesan demo, cukup perwakilan saja yang menghadap, dan tuntutan kita harus tertulis, akhirnya kita batalkan yang 100 orang, kita koordinator yang menghadap, tapi dengan mudahnya kadis bilang tidak bisa pertemuan hari ini, ada acara,” lanjutnya.

Menurutnya, dalam pertemuan tersebut, ada 3 agenda yang akan dibicarkan, yakni penyampaian kebijakan tenaga guru honorer dari kadis Pendidikan terkait Pengurusan NUPTK, PPG Guru Kontrak, kesejahteraan dan lainnya, Penyampaian Prospek Guru Honorer dari Kepala BKD terkait PPPK, CPNS dan lainnya, serta Pengakuratan Data dan Kesepakatan Guru Honorer.

Pos terkait