MANOKWARI, Kabartimur.com – Kelompok warga yang mengatasnamakan diri Koalisi Masyarakat peduli konstitusional sampaikan aspirasi tolak penempatan Karateker di Papua Barat yang disampaikan kepada Gubernur dan anggota DPD-RI yang sedang melakukan pertemuan di Ballroom Aston Niu Hotel Manokwari, Senin (14/2/2022).
Aspirasi yang disampaikan oleh Kelompok Warga berpakaian adat Nusantara itu langsung diterima oleh Wakil Ketua DPD-RI Nono Sampono, Ketua Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI) Fachrul Razi, Anggota DPD-RI dapil Papua Barat Filep Wamafma bersama Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan.
Sejumlah tuntutan yang disampaikan oleh Koalisi yang dimotori oleh Ronald Mambieu yakni, meminta kebijakan khusus untuk memperpanjang masa tugas Gubernur Dominggus Mandacan hingga 2024 mendatang.
“Kebijakan ini sebagai solusi untuk menjaga stabilitas gejolak sosial politik paska penetapan agenda-agenda strategis seperti rencana induk pembangunan Papua 2022-2041, ” tulisnya dalam tuntutan.
Selain itu, tuntutan penolakan penempatan karateker Gubernur Papua Barat yang berlatar belakang Militer, Bahkan ancaman gejolak sosial dimasyarakat juga disebutkan dalam aksi mereka jika tiga point tuntutan tersebut tidak ditindaklanjuti.
Wakil Ketua DPD-RI Nono Sampono usai menerima aspirasi menjelaskan, tuntutan masyarakat akan diteruskan ke pemerintah pusat. Menurutnya, aspirasi masyarakat menjadi tugas penting yang harus diemban oleh perwakilan rakyatnya.
“Saya hanya menerima aspirasi ini, kami akan melanjutkan ke Presiden apalagi tuntutan ini ditujukan kepada Presiden sebagai penanggung jawab pemerintahan tertinggi,” kata Nono Sampono.
Terpisah, aksi serupa juga digelar di bandar udara rendani Manokwari pagi hari saat kedatangan anggota DPD-RI di Manokwari. (TS)
