WASIOR – Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat mengeklaim jumlah penduduk miskin termasuk miskin ekstrem di daerah itu semakin menurun.
Wakil Bupati Andarias Kayukatuy menyebutkan angka kemiskinan di Teluk Wondama pada tahun 2022 sebesar 30,06 persen.
Angka ini lebih rendah dari tahun 2021 sebesar 31, 61 persen atau menurun sebesar 1,55 persen.
Sementara untuk penduduk miskin ekstrem, sesuai data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem), jumlah penduduk miskin ekstrem di Wondama per Agustus 2023 sebanyak 824 KK (kepala keluarga) dengan jumlah jiwa sebanyak 4.981 jiwa.
Menindaklanjuti data P3KE itu, Wakil bupati menerangkan bahwa Pemkab telah melakukan validasi lapangan untuk memastikan kondisi sesungguhnya dari warga yang dikategorikan miskin ekstrem itu.
Sejauh ini proses validasi telah dilakukan erhadap 384 KK dari 824 KK penduduk yang dikategorikan miskin ekstrem.
“Hasilnya, yang layaknya dikategorikan sebagai masyarakat yang miskin ekstrem adalah sebanyak 134 KK. Sedangkan terhadap 440 KK lainnya akan dilakukan validasi lapangan lagi setelah mendapatkan data by name by address dari P3KE, “jelas Andi sapaan karib wakil bupati.
Hal itu disampaikan Andi pada acara kunjungan kerja Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat di Aula Sasana Karya, Kantor Bupati Teluk Wondama di Rasiei, Jumat lalu.
Mantan Kepala Dinas Sosial itu menjelaskan Pemkab telah merumuskan langkah-langkah untuk percepatan penanggulangan stunting juga kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Teluk Wondama melalui tiga aksi utama.
Yakni pertama, menurunkan beban pengeluaran masyarakat dengan anggaran sebesar 166 miliar lebih yang mencakup delapan program dan kegiatan dengan melibatkan tujuh OPD (organisasi perangkat daerah).
Aksi kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat dengan kebutuhan anggaran mencapai 66 miliar lebih yang mencakup 25 program dan kegiatan dengan melibatkan tujuh OPD.
Dan aksi ketiga dengan targer meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan anggaran sebesar 257 miliar lebih yang mencakup 5 program dan kegiatan dengan 15 OPD pelaksana.
“Sehingga jumlah anggaran yang dibutuhkan adalah Rp490.552.392.946 dengan melibatkan 19 OPD dan 48 program maupun kegiatan, “papar Andi.
Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw dalam kesempatan itu kembali menekankan kepada Pemda bersama seluruh jajaran terkait agar memberi perhatian serius terhadap penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.
Waterpauw berharap program dan kegiatan yang telah dirancang Pemkab Teluk Wondama dapat diimplementasikan dengan baik sehingga target pemerintah pusat agar pravelensi stunting menjadi di bawah 14 persen dan kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2024 dapat terwujud.
“Sehingga penting sekali kerjasama dan kolaborasi antara Pemda dengan semua elemen masyarakat, termasuk dari TNI/Polri untuk mendukung percepatan penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem ini. Ini menjadi atensi khusus dari Bapak Presiden Jokowi, “pesan pensiunan Jenderal Polisi berpangkat tiga bintang itu. (Nday)
