WASIOR – Meski telah berusia 20 tahun Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat sejauh ini belum memiliki angkutan umum untuk transportasi massal.
Praktis, penduduk kabupaten yang terbentuk pada 2003 ini lebih banyak mengandalkan jasa ojek motor sebagai sarana transportasi.
Wakil Bupati Andarias Kayukatuy mengharapkan ada intervensi dari Pemerintah Pusat untuk menyiapkan angkutan umum yang memadai di Kabupaten Teluk Wondama.
Antara lain melalui kehadiran Perum DAMRI (Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia).
Hal ini disampaikan Andi, panggilan karib Wakil Bupati Teluk Wondama usai apel gabungan dalam rangka Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2023 di lapangan apel antor Bupati Teluk Wondama di Rasiei, Senin lalu.
Adapun tema Harhubnas 2023 adalah ‘Terus Melaju untuk Transportasi Maju’.
“Kita berharap Pemerintah Pusat mau intervensi membantu kita dengan Perum DAMRI. Sehingga transportasi dari ibukota kabupaten ke distrik-distrik terdekat seperti Teluk Duairi, Naikere dan lainnya bisa terjangkau oleh masyarakat, “ujar Andi.
Andi mengakui sejauh ini memang belum ada angkutan umum yang beroperasi di Teluk Wondama, baik yang dikelola pemerintah maupun pihak swasta.
Itu sebabnya kehadiran Perum DAMRI dibutuhkan guna membantu Pemda dalam penyediaan transportasi massal.
“Dalam hal ini Perum DAMRI perlu hadir di Kabupaten Teluk Wondama. Jadi kita harap Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan bisa membantu kita di Kabupaten Teluk Wondama, “ucap mantan Kepala Dinas Sosial ini.
Masih terkait angkutan darat, Bupati Hendrik Mambor mengungkapkan, Pemkab Teluk Wondama pada tahun 2023 telah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan armada bus untuk melayani masyarakat di wilayah kota Wasior dan sekitarnya.
Selanjutnya pada tahun 2024 rencananya akan ditambah dua unit lagi.
“Tapi tetap kami mengharapkan Perum DAMRI karena pihak DAMRI yang punya pengalaman dan kemampuan untuk pengelolaan transportasi umum di darat, “kata Mambor. (Nday)
