WASIOR, Kabartimur.com – Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp2 miliar dalam APBD Tahun Anggaran 2026 untuk bantuan pendidikan tinggi bagi putera-puteri Wondama.
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Wondama Edi Numanderi menjelaskan anggaran untuk bantuan pendidikan tinggi itu bersumber dari dana otonomi khusus (Otsus).
Peruntukkannya terbagi dalam dua kelompok. Yaitu untuk pendidikan kedokteran sebesar 1 miliar dan mahasiswa umum sebesar 1 miliar.
“Untuk besaran bantuan pendidikan tinggi ini berbeda-beda untuk mahasiswa umum karena kita sesuaikan dengan status sosial dari orang tua juga yang OAP (orang asli Papua) dan non OAP itu berbeda, “ kata Numanderi pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRK Teluk Wondama di gedung DPRK di Rasiei, beberapa waktu lalu.
Dia mencontohkan pada tahun 2025, mahasiswa OAP dari orang tua yang memiliki pekerjaan sebagai petani dan nelayan mendapatkan bantuan antara Rp3,5 juta-4 juta perorang.
Sedangkan untuk mahasiswa OAP dengan pekerjaan orang tua ASN menerima Rp2,5 juta perorang. Adapun mahasiswa non OAP menerima bantuan Rp2,5 juta perorang.
Sementara itu untuk pendidikan kedokteran, kategori yang diberlakukan adalah OAP dan Non OAP. Adapun besarannya adalah mahasiswa OAP Rp35 juta perorang dan NonOAP mendapat Rp30 juta.
“ Memang sejauh ini nonOAP itu diakomodir di pendidikan dokter. Tapi mereka yang orang tuanya tinggal dan lahir besar di Wondama karena anak-anak Wondama yg kuliah kedokteran itu terbatas, “ ujar mantan Sekretaris Bappeda Wondama ini.
Terkait hal ini, DPRK Teluk Wondama menekankan agar bantuan pendidikan mengutamakan putera-puteri orang asli Papua secara khusus orang asli Wondama.
Pasalnya bantuan pendidikan tinggi itu bersumber dari dana Otsus yang mana peruntukkannya adalah untuk pemberdayaan OAP.
“Karena sumbernya dari dana Otsus maka prioritaskan anak-anak OAP supaya kita gunakan dana Otsus ini sesuai rel yang benar, “kata Benon Uryo, Anggota DPRK dari Kelompok Khusus.
Anggota DPRK lainnya, Robert Gayus Baibaba minta Bagian Kesra mengevaluasi besaran bantuan pendidikan dokter untuk mahasiswa OAP dan NonOAP.
Dia berpandangan nilai bantuan yang diterima mahasiswa OAP dan NonOAP yakni 35 juta dan 30 juta sebagaimana yang berlaku tahun 2025 tidak proporsional dari sudut pandang otonomi khusus. Karenanya perlu ditinjau kembali.
“Menurut saya kalau 35 juta dan 30 juta itu perbedaannya dekat sekali. Itu kurang fair menurut saya karena itu menggunakan dana Otsus. Kalau dana lain tidak masalah. Jadi saran saya, kalau bisa itu ditinjau kembali karena bagaimanapun dana Otsus itu untuk OAP, “kata Ketua Bapemperda DPRK Teluk Wondama.
Untuk diketahui berdasarkan data Bagian Kesra, alokasi dana bantuan pendidikan tinggi bagi mahasiswa Wondama dalam empat tahun terakhir nyaris tidak mengalami perubahan signifikan.
Tahun 2023 menjadi yang paling besar yakni Rp3,038 miliar terdiri dari 1 miliar untuk kedokteran dan 2,038 miliar untuk mahasiswa umum.
Selanjutnya pada 2024 menurun menjadi Rp2,94 miliar terdiri dari 1,44 miliar untuk kedokteran dan 1,5 miliar untuk mahasiswa umum.
Pada 2025 kembali turun menjadi Rp1,250 miliar yakni untuk kedokteran 1 miliar dan mahasiswa umum 450 juta.
Kemudian pada 2026 naik kembali menjadi 2 miliar yang terbagi rata untuk kedokteran dan umum masing-masing 1 miliar. (Nday)
