WASIOR – Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw memperingatkan para pejabat daerah agar bekerja sungguh-sungguh dengan mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi.
Waterpauw menyoroti perilaku banyak pejabat daerah di Papua Barat yang lebih mengejar kekayaan daripada bekerja sungguh-sungguh untuk melayani rakyat.
“Negara menurunkan dana triliunan di tanah Papua itu untuk rakyat. Bukan untuk perut kita. Saya ingatkan kepada semua pejabat, kerjalah untuk kepentingan rakyat ini. Jadi jangan besarkan perut sendiri, “kata Waterpauw.
Hal itu disampaikan eks Kapolda Papua Barat itu pada saat kunjungan kerja ke Wasior, Kabupaten Teluk Wondama baru-baru ini.
Dia minta para bupati dan wali kota agar berani mencopot para pejabat daerah yang terbukti menjadikan jabatan yang diemban untuk menumpuk kekayaan.
“Kalau ada eselon II, III, eselon IV yang hanya pikir tentang kekayaan, cepat singkirkan mereka. Bilang saudara-saudara bukan di sini tempatnya. Saudara-saudara di ujung pulau sana. Tapi hargai mereka bila mereka bersungguh-sungguh bekerja untuk rakyat, “tandas Waterpauw.
Mantan Wakapolda Papua ini mengatakan, sebagai putera asli Papua, dia merasa sangat prihatin dana triliunan rupiah yang dikucurkan pemerintah pusat selama 20 tahun Otonomi Khusus di tanah Papua ternyata belum cukup mengangkat orang asli Papua (OAP) terbebas dari belenggu kemiskinan dan ketertingalan.
Terbukti Papua Barat menjadi salah satu provinsi dengan jumlah penduduk miskin ekstrem serta angka stunting tertinggi di Indonesia.
“Pertanyaannya uang sebesar itu kemana? Untuk apa. Berarti ada salah perencanaan, berarti ada salah mindset kita di dalam menghitung-hitung, dalam membuat perencanaan dan program-program yang berpihak pada rakyat, “ujar Waterpauw.
Lebih lanjut, dia mengingatkan bahwa saat ini dana transfer daerah yang masuk ke tanah Papua seperti DAU (dana alokasi umum), DAK (dana alokasi khusus) juga dana tambahan infrastuktur (DTI) termasuk dana Otsus sudah lebih ketat diatur oleh pemerintah pusat.
Hal itu lantaran pemerintah pusat sudah mengetahui bahwa telah banyak terjadi kebocoran anggaran oleh para pejabat daerah sehingga dana yang cukup besar itu tidak banyak berdampak pada peningkatan kesejahteraan OAP.
“Makanya kami di Provinsi Papua Barat sekarang sedang evaluasi pejabatnya. Kalau sudah 12 tahun, 10 tahun, 8 tahun, ganti dulu, kalau masih mau bekerja. Tapi kalau tidak (mau), sudah bapak istirahat, “ kata purnawirawan Polri berpangkat tiga bintang kelahiran Fakfak itu. (Nday)
