Manokwari, kabartimur.com- Wakil Bupati Manokwari, H. Mugiyono, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kolaborasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk menjaga stabilitas ekonomi serta mengendalikan inflasi di Papua Barat.
Pernyataan tersebut disampaikannya usai menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 yang digelar pada Selasa (2/12/2025) dengan mengusung tema “Tangguh dan Mandiri: Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan.”
Mugiyono menyampaikan apresiasi terhadap sinergi yang selama ini terjalin antara pemerintah daerah, BI, TPID, pelaku usaha, dan masyarakat. Menurutnya, dukungan seluruh pihak telah berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Manokwari dan Papua Barat.
“Kami berterima kasih atas kolaborasi yang sudah berjalan dengan Bank Indonesia, TPID, pemerintah, para pengusaha di pasar maupun toko-toko, serta seluruh stakeholder yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat kerja sama lintas sektor, termasuk dengan pemerintah pusat, BI, dan Badan Pusat Statistik (BPS).
“Selaku pemerintah daerah, kami selalu siap berkolaborasi dan bersinergi, terutama dalam hal pertumbuhan ekonomi. Dengan BI dan BPS, kami selalu menjaga koordinasi,” tegas Mugiyono.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyoroti perlunya perluasan cakupan pengambilan data ekonomi di Papua Barat. Selama ini, kata Mugiyono, data BPS dan BI masih terfokus di Manokwari sehingga belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi wilayah lain.
“Manokwari memang ibu kota provinsi, tapi data yang diambil masih terpusat di sini. Kami berharap BI dan BPS menambah titik sampel agar gambaran ekonomi Papua Barat lebih utuh,” jelasnya.
Wabup berharap peningkatan kualitas dan cakupan data ekonomi dapat menjadi dasar yang lebih akurat dalam merumuskan kebijakan pengendalian inflasi serta mempercepat pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Papua Barat.
“Manokwari tetap berkomitmen menjadi gerbang dan etalase Papua Barat, namun data dari wilayah lainnya sangat dibutuhkan untuk memperkuat kebijakan ekonomi daerah,” pungkasnya.(Red/*)
