MANOKWARI- Tuntut hak dan keadilan bagi rakyat Papua, khususnya pemilik hak ulayat Tambang Raksasa di Tembaga Pura, Forum Masyarakat Papua Peduli Freeport akan mengajak selururuh Rakyat Papua untuk turun Jalan menuntut keadilan.
Aksi yang awalnya direncanakan pada tanggal 1 Agustus akan ditunda ke tanggal 9 Agustus bertepatan dengan Hari Bangsa Pribumi Sedunia.
Lembaga Penelitian Pengkajian Dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari dipercayakan sebagai Koordinator Lapangan untuk Papua Barat.
Koordinator Lapangan, Yan Christian Warinussy mengatakan , aksi yang akan digelar nanti merupakan aksi murni tanpa unsur apapun.
“Jangan sangkutpautkan isu politik apapun untuk memperkeruh aksi. Karena dampak buruk yang akan telah sedang dan akan terjadi akan menimpa Masyarat, Tegas Warinussy pada Rapat koordnasi persiapan aksi di Kantor LP3BH, senin (30/7/18).
Lanjut Warinussy, demo ini adalah awal dari sebuah kebangkitan kesadaran rakyat akan lingkungan hidupnya yang Wajib untuk dilindungi agar jangan membawa malapetaka dikemudian hari.
Menurut Warinussy, PTFPI telah lama menambang di Tembaga Pura sejak April 1967 dengan dikeluarkannya sebuah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Kontrak Kerja Asing.
“Saya bukan ahli Tambang, namun dari pengalaman yang saya dapatkan, jika sebuah Perusahaan Tambang selesai masa kontraknya selalu saja meninggalkan zat asam yang dipastikan akan membasmi kehidupan apapun disekitar wilayah tersebut, termasuk manusia. Apa yang akan terjadi pada Masyarakat Amugme dan Komoro serta 5 suku lainnya Disekitar wilayah tambang Freeport, Indonesia dan Amerika sudah berpikir hal itu?” Tanya Warinussy.
Warinussy berharap agar Pangdam dan Kapolda, Gubernur, DPR dan MRPB dapat Bersama-sama mendukung kegiatan tersebut karena rakyat menuntut apa yang telah dihapuskan dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.(DY)
