MANOKWARI- Majelis Rakyat Papua, MRP Provinsi Papua Barat, melalui wakil ketua II pokja Agama MRP PB, Edy Klaus Kirihio STh mangakui, tidak ikut 61 tokoh Papua yang bertemu Presiden di Jakarta.
Edy mengklarifikasi keterlibatan dirinya dalam 61 tokoh masyarakat yang bertemu Presiden, pasca kerusuhan 19 Agustus. Sebut dia, ketidak ikut sertaan dirinya dalam pertemuan itu, lantaran dirinya diundang tidak dengn surat resmi ke lembagannya.
Terkait 61 tokoh Papua yang bertemu Presiden RI pascah kerusuhan 19 Agustus 2019 di beberapa daerah di Papua dan Papua barat, mengakui dirinya dihubungi untuk ikut dan sudah terdaftar dalam nama-nama dari jumlah 62 tokoh Papua yang siap berangkat ke Jakarta. Namun dirinya tidak ikut dalam pertemuan itu.
Alasan dirinya membatalkan keberangkatan bersama tim ini, setelah sebelumnya berkoordinasi dengan pimpinannya, yakni ketua MRP PB, terkait dirinya dilibatkan dalam tim tersebut. Namun yang ditegaskan Ketua MRP PB adalah keterlibatan anggotanya yang tidak berdasarkan surat undangan resmi ke lembaga ini. Sehingga dari 62 orang yang sebelumnya direncanakan berangkat, hanya 61 orang saja yang bertemu dengan presiden, karena tokoh ke 62 yang dimaksud adalah seorang wakil ketua pokja agama, Edy Kirihio.
Berkaitan dengan itu, Edy Kirihio juga menyarankan, agar pertemuan kembali dilakukan Presiden Joko Widodo, bersama tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama se-Provinsi Papua dan Papua Barat yang menjadi daerah-daerah kerusuhan atas kekesalan rakyat Papua itu. Hal ini menurutnya perlu dilakukan kembali karena pemerintah Provinsi Papua Barat telah mengklaim, bahwa ke 61 orang yang mengatasnamakan tokoh masyarakat yang sudah bertemu dengan presiden bukan merupakan representatisi rakyat Papua.
Dengan memperhatikan tanggapan pemerintah daerah dalam hal ini gubernur, Ketua MRP PB, Ketua DPR PB, Pangdam XVIII Kasuari dan seluruh Forkopinda PB bahwa tidak mengetahui pertemuan itu, Kirihio juga mangkui terkejut. Smn
