WASIOR, Kabartimur.com– Daftar pemilih menjadi salah satu titik kerawanan dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) diharapkan melakukan pendataan secara cermat sehingga bisa diperoleh daftar pemilih tetap (DPT) yang akurat dan dapat dipercaya.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektor Kesiapan Pilkada 2024 yang digelar Polres Teluk Wondama, Rabu (31/7) di Mapolres Teluk Wondama di Isui.
Kapolres Teluk Wondama AKBP Hari Sutanto mengatakan daftar pemilih selalu menjadi permasalahan dalam setiap gelaran Pemilu di Teluk Wondama.
Untuk itu dia menyarankan agar pendataan maupun sinkronisasi data pemilih untuk Pilkada 2024 tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara Pemilu saja. Namun juga melibatkan unsur dari TNI/Polri bersama dengan Pemerintah Daerah.
“Selama ini DPT selalu menjadi kendala. Mari kita bekerjasama, KPU sudah lakukan coklit lalu pemutakhirannya di tingkat TPS agar bisa melibatkan Babinkantibmas dan Babinsa.Jadi libatkan tiga pilar yakni KPU sendiri, TNI/Polri dan Pemda. Dengan begitu mungkin bisa meminimalisir perbedaan data yang ada, “ujar Hari.
Dengan skema itu, Kapolres berharap DPT untuk Pilkada 2024 menjadi lebih baik dan akurat sehingga tidak berpotensi menimbulkan permasalahan pada saat pencoblosan nanti.
Hari tidak ingin pada Pilkada November mendatang terjadi lagi PSU (pemungutan suara ulang) sebagaimana terjadi pada Pemilu 2024.
Diketahui pada Pemilu 2024 lalu terjadi PSU di dua TPS lantaran ditemukan ada pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali.
Peristiwa itu sendiri berpangkal dari DPT yang kurang akurat di mana terdapat nama pemilih yang sama pada dua TPS berbeda sehingga akhirnya disalahgunakan.
“Kita pernah dua kali ngalami PSU. Yang paling besar, paling butuhkan tenaga pikiran dan anggaran itu PSU Pilkada. Itu butuh anggaran besar. Mending kita capek di awal anggarannya tidak seberapa kita maksimalkan, libatkan TNI/Polri datang cek door to door daripada ada permasalahan, “ucap Hari.
Para tokoh lintas agama yang hadir dalam rakor itu juga minta KPU agar mewaspadai adanya data ganda dalam daftar pemilih, warga yang sudah meninggal dunia namun namanya masih ada juga mereka yang sudah pindah keluar daerah namun namanya tetap masih ada dalam daftar pemilih.
“Pengalaman Piplres lalu itu ada pemilih yang sudah lama meninggal tetap ada namanya (dalam DPT). Ini yang menjadi masalah. Juga banyak yang sudah lama pindah dari Wasior tapi tetap masuk. Jadi kami mohon daftar pemilih ini benar-benar harus jadi perhatian dari KPU, “kata Ketua Majelis Ulama Indonesia Teluk Wondama Abudin Ohoimas.
Ketua Badan Kerjasama Antar Gereja (BKAG) Kabupaten Teluk Wondama Pendeta Mardianto Tungga minta KPU memperhatikan dengan baik penyebaran undangan memilih (formulir C-6).
Belajar dari Pemilu 2024 yang lalu, kata Pendeta Rian, demikian dia biasa disapa terdapat banyak pemilih yang tidak menerima C-6. Sementara ada warga yang justru mendapatkan C-6 lebih dari satu.
“Pada Pemilu lalu (Pemilu 2024) saya sendiri tidak dapat undangan sehingga saya akhirnya memilih dengan KTP (pemilih tambahan). Jadi kami mohon KPU memperhatikan C-6 dengan baik supaya tidak disalahgunakan, “kata Pendeta Rian.
Sekda Teluk Wondama Aser Waroi juga minta KPU memberi perhatian khusus terkait data pemilih. Terlebih karena terjadi peningkatan jumlah pemilih yang cukup signifikan dalam DP4 Pilkada 2024.
Untuk diketahui, DPT pada Pemilu 2024 lalu di Teluk Wondama adalah 26.515 jiwa sementara dalam DP4 yang diterima KPU Teluk Wondama dari Kemendagri 28.860 jiwa sehingga terjadi peningkatan sebanyak 2.347 pemilih.
“Tambah 2.000 ini dari mana dan di mana mereka tinggal ? Ini kita harus hati-hati sekali karena namanya tim itu pasti dia ingin calonnya yang menang sehingga dia bisa berbuat curang. Ini yang perlu kita antisipasi, “kata Sekda Waroi.
Sementara itu Ketua KPU Teluk Wondama Yustinus Rumabur menyebut pihaknya telah melakukan uji publik terhadap data pemilih hasil pencoklitan oleh petugas Pantarlih. (Nday)
