Jakarta, kabartimur.com – Sepuluh bupati dan wali kota dari berbagai provinsi di Indonesia menerima “kado spesial” pada awal Tahun Baru 2026. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mengumumkan mereka sebagai peserta yang lolos ke babak presentasi Anugerah Kebudayaan PWI Pusat, yang akan berpuncak pada perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Banten, 9 Februari 2026.
Direktur Anugerah Seni dan Kebudayaan PWI Pusat, Yusuf Susilo Hartono, menjelaskan bahwa babak presentasi merupakan tahap akhir setelah Dewan Juri menilai proposal dan berbagai lampiran yang diajukan para kepala daerah, mulai dari video, dokumen pendukung, peraturan daerah, hingga dokumentasi kegiatan kebudayaan.
“Kesepuluh kepala daerah ini dipilih setelah melalui seleksi ketat. Berkas yang dinilai bisa mencapai puluhan hingga ratusan halaman. Untuk mendalami kebenaran dan implementasinya di lapangan, mereka diundang mempresentasikan langsung di PWI Pusat,” ujar Yusuf.
Dewan Juri Anugerah Kebudayaan PWI Pusat–HPN 2026 berjumlah lima orang, yakni Dr. Nungki Kusumastuti (dosen IKJ dan seniman), Agus Dermawan T (pengamat seni budaya dan penerima Anugerah Kebudayaan RI), Sudjiwo Tejo (seniman dan budayawan), Akhmad Munir (Direktur Utama LKBN Antara sekaligus Ketua Umum PWI Pusat periode 2025–2030), serta Yusuf Susilo Hartono.
Adapun tiga wali kota yang lolos ke babak presentasi adalah Wali Kota Malang, Jawa Timur, Wahyu Hidayat; Wali Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Andi Harun; dan Wali Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Mohan Roliskan. Sementara tujuh bupati lainnya yaitu Bupati Lampung Utara, Lampung, Hamartoni Ahadis; Bupati Temanggung, Jawa Tengah, Agus Setiawan; Bupati Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Heribertus Geradus Laju Nabit; Bupati Blora, Jawa Tengah, Arief Rohman; Bupati Labuhanbatu, Sumatera Utara, Maya Hasmita; Bupati Manokwari, Papua Barat, Hermus Indou; serta Bupati Padang Pariaman, Sumatera Barat, John Kenedy.
Inklusif dan Berkelanjutan
Yusuf menambahkan, presentasi akan digelar pada 8–9 Januari 2026. Hari pertama diawali dengan silaturahmi para kepala daerah bersama pengurus PWI Pusat dan tokoh pers, dilanjutkan pengundian nomor urut presentasi serta foto bersama. Pada hari kedua, para peserta memaparkan materi sesuai nomor urut yang telah ditetapkan.
“Dewan Juri akan menilai penguasaan materi, gaya dan teknik presentasi, serta penggunaan sarana pendukung. Kepala daerah boleh membawa rombongan, namun tidak diperkenankan membantu berbicara dan hanya bertindak sebagai saksi,” jelasnya.
Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2026 mengusung tema “Pemajuan Kebudayaan Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan, Berbasis Media dan Pers”. Dari sejumlah subtema yang ditawarkan, mayoritas bupati dan wali kota memilih subtema penguatan keragaman ekspresi budaya dan interaksi budaya inklusif, yang merujuk pada 10 Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017.
“Penilaian difokuskan pada inovasi yang dilakukan serta dampaknya bagi masyarakat, baik lokal, nasional, maupun global,” tegas Yusuf.
Wartawan dan Komunitas
Anugerah Kebudayaan PWI Pusat telah berlangsung sejak HPN 2016 di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sejumlah kepala daerah yang pernah menerima penghargaan ini antara lain Dedi Mulyadi, yang kini menjabat Gubernur Jawa Barat, serta Abdullah Azwar Anas, mantan Menteri PANRB.
Pada penyelenggaraan ke-10 tahun ini, PWI Pusat juga menambahkan kategori rintisan “Wartawan dan Komunitas”. Kategori tersebut menitikberatkan pada kiprah jurnalistik dan aktivitas seni budaya yang digeluti minimal selama 10 tahun dengan dampak nasional hingga internasional.
Dewan Juri menetapkan tiga wartawan senior sebagai penerima penghargaan, yakni Rahmi Hidayati (Tangerang Selatan), mantan wartawan Bisnis Indonesia yang aktif memperjuangkan kebaya sebagai warisan budaya tak benda dunia UNESCO; Seno Joko Suyono (Jakarta/Bekasi), mantan wartawan Tempo penggagas Borobudur Writers and Cultural Festival; serta Henri Nurcahyo (Surabaya), penggerak komunitas Panji yang berjejaring hingga Asia dan internasional, sekaligus turut mengantarkan Panji diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. (*)
