Manokwari, kabartimur.com– Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 menjadi ruang strategis bagi Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam merumuskan arah kebijakan ekonomi tahun mendatang.
Hal ini disampaikan Gubernur Papua Barat Dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Wakil Gubernur, Mohammad Lakotani dan menyampaikan bahwa melalui kegiatan ini selalu menjadi rujukan penting dalam memahami dinamika perekonomian serta menyelaraskan strategi pembangunan daerah.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bank Indonesia Provinsi Papua Barat yang konsisten memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga keuangan, akademisi, serta seluruh pemangku kepentingan pembangunan ekonomi,” ujar Lakotani saat menyampaikan arahan Pimpinan Daerah di Gedung Auditorium PKK Provinsi Papua Barat, Selasa (2/12/2025).
Lakotani menjelaskan bahwa PTBI bukan sekadar agenda rutin, melainkan ruang strategis untuk menyandingkan optimisme dengan realita, serta peluang dengan tantangan. Ia menegaskan bahwa memasuki 2025, Papua Barat menghadapi ketidakpastian ekonomi global, perlambatan perdagangan komoditas, hingga tekanan harga pangan.
Namun ia menilai Papua Barat memiliki modal kuat untuk bertumbuh melalui kekayaan alam, potensi perikanan, pariwisata berbasis alam dan budaya, industri berbasis sumber daya lokal, serta berkembangnya ekosistem UMKM dan kewirausahaan muda.
“Tahun 2025 memberikan pelajaran penting. Produksi di beberapa sektor utama melambat, tetapi konsumsi rumah tangga tetap terjaga, investasi meningkat, dan perdagangan antarwilayah membaik. Ini menunjukkan struktur ekonomi kita mulai bergerak menuju model yang lebih beragam dan inklusif,” jelasnya.
Ia menyebut bahwa Tema PTBI 2025 Relevan dengan Agenda Daerah “Tangguh dan Mandiri: Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan.” Menurut Lakotani, tema ini selaras dengan fokus pembangunan Papua Barat.
- Tangguh berarti kemampuan daerah menjaga stabilitas harga serta ketahanan pangan dan energi.
- Mandiri menggambarkan penguatan kapasitas internal melalui UMKM naik kelas, digitalisasi pembayaran, dan peningkatan SDM.
- Sinergi menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor antara pemerintah, Bank Indonesia, lembaga keuangan, BUMD, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat.
“Tidak ada transformasi ekonomi yang berhasil tanpa koordinasi erat,” tegas Lakotani.
Sejalan dengan itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat menyiapkan arah kebijakan ekonomi 2026 yang berfokus pada tiga pilar utama: stabilitas, transformasi, dan inklusivitas.
- Menjaga stabilitas daerah melalui ketahanan pangan, pengendalian inflasi bersama TPID, peningkatan konektivitas wilayah, pemanfaatan digitalisasi pasar, serta penguatan produksi pangan lokal.
Lakotani menegaskan peran Bank Indonesia dalam asesmen ekonomi, sistem peringatan dini, dan gerakan pengendalian inflasi daerah sangat vital. - Transformasi ekonomi berbasis nilai tambah, dengan fokus pada, industri padat karya berbasis potensi lokal, pengembangan pariwisata berkelanjutan, hilirisasi UMKM,ekonomi kreatif dan budaya penguatan rantai nilai perikanan dan hasil laut
“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya bergantung pada satu sektor. Harus merata dan memberi manfaat langsung ke masyarakat,” katanya.
- Penguatan UMKM dan digitalisasi ekonomi, termasuk perluasan akses pembiayaan, adopsi QRIS, layanan digital perbankan, serta pendampingan usaha secara berkelanjutan.
Melalui PTBI 2025, Lakotani mengajak seluruh peserta forum untuk menyelaraskan strategi pembangunan Papua Barat.
“Melalui momentum ini kita akan membangun persepsi bersama, menyusun strategi pertumbuhan 2026 yang berkualitas, serta merumuskan langkah nyata yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” harapnya.
Di akhir sambutannya, Lakotani menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia Provinsi Papua Barat atas penyelenggaraan PTBI 2025. Ia berharap sinergi yang telah terjalin semakin kuat dan produktif untuk kesejahteraan masyarakat Papua Barat. (Red/*)
