WASIOR, Kabartimur.com – Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Teluk Wondama, Sabtu, 14 Maret 2026 melakukan kunjungan lapangan untuk mengecek proyek air bersih di Kampung Warayaru, Distrik Teluk Duairi.
Pengecekan lapangan dilakukan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat yang mengadukan bahwa mereka belum menikmati air bersih meskipun sejak tahun lalu jaringan pipa sudah terpasang ke rumah-rumah warga.
Adapun proyek air bersih di Kampung Warayaru menelan anggaran Rp2 miliar lebih yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran 2025.
Dari pengecekan lapangan ditemukan fakta posisi intake (bangunan untuk penangkap air) yang berada di Kali Warayu lebih rendah sehingga air tidak bisa mencapai reservoir maupun pemukiman warga Kampung Warayaru.
“Setelah kami Komisi C turun lapangan, kita lihat langsung bahwa pipa dan intake-nya air tidak bisa mengalir akhirnya masyarakat tidak bisa nikmati air. Jadi kami mohon kepada Dinas PUPR untuk harus melihat ini dan segera mencari solusi, “kata Ketua Komisi C, Yuliana Manupapami.
Dari temuan itu, Wakil Ketua Komisi C Harun Salu menyarankan agar dipasang pipa dengan diameter yang berbeda dengan sistem overshock supaya tekanan air menjadi lebih kuat sehingga memungkinkan untuk mengalir lebih jauh.
Adapun di lapangan terpantau jaringan pipa induk yang sudah terpasang seluruhnya menggunakan pipa dengan ukuran seragam yaitu 6 inci.
“Karena elevasi intake dan posisi kampung hampir sama jadi untuk mengakali dengan overshock dengan pipa 6 (enam inci) sampai jembatan di bawah (Jembatan Warayaru) pipa 4 biar airnya tekan dia naik sampai di kampung, “ujar Harun Salu.
Dinas PUPR sendiri sudah mencoba opsi by pass yakni jaringan pipa tidak masuk ke reservoir namun langsung diarahkan ke kampung.
Namun demikian, sebagaimana pemantauan di lapangan kemarin, air belum juga mengalir sampai di dekat Jembatan Warayaru sekitar 200 meter dari pemukiman warga.
Karenanya Komisi C memberi waktu satu pekan bagi Dinas PUPR serta kontraktor pelaksana untuk mencari solusi yang tepat agar memastikan air bisa mengalir hingga ke rumah warga.
“Kami beri waktu sampai sebelum Lebaran, air harus sudah sampai ke rumah masyarakat. Karena kasihan masyarakat di Warayaru ini sudah lama sekali mereka kesulitan air. Dan kami akan turun cek lagi, “tegas Yuli Manupapami.
Sebagai informasi, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi C beberapa hari lalu, pihak Dinas PUPR mengakui bahwa proyek air bersih itu telah dinyatakan selesai per Desember 2025 dan telah dilakukan pembayaran.
Namun demikian pembayaran kepada kontraktor pelaksana baru sebesar 80 persen dari nilai kontrak.
“Tagihannya sudah 100 persen tapi baru cair 80 persen. Yang 20 persen kita masih blokir,” kata Jumiati selaku PPTK.
Sementara itu terkait solusi agar air bisa mengalir sampai ke rumah warga, dalam RDP itu, Dinas PUPR mengajukan dua opsi.
Yaitu pertama, penggunaan pompa di intake untuk menyedot air dan kedua, sistem by pass yakni jaringan pipa dari intake langsung diarahkan ke kampung tanpa melewati reservoir.
“Secara teknis nanti kita pakai sistem by pass karena elevasinya sudah tidak memungkinkan, “kata Kepala Bidang Pengairan Dinas PUPR.
Dengan melihat fakta di lapangan, Komisi C berpendapat proyek air bersih di Warayaru berpotensi menjadi proyek gagal jika tidak segera dicarikan solusinya.
Untuk itu, DPRK mendorong Dinas PUPR segera mencari cara air bjsa secepatnya mengalir ke rumah warga.
“Proyek sudah selesai tapi air belum mengalir. Jadi kami mau secepatnya air harus mengalir karena masyarakat di sana sudah sangat berharap sebab selama ini mereka harus ambil air di kali (sungai), “ujar Anggota Komisi C Nasrani Toteng. (Nday)
