Postingan Hasil Survei LSI Terhadap Paslon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari  Dipastikan Hoax

Manokwari, kabartimur.com– Beredarnya postingan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), di dunia maya terhadap pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Manokwari dipastikan tidak benar atau hoax

Menanggapi hal tersebut juru bicara pasangan calon bupati dan wakil bupati Bernard Boneftar dan Edi Waluyo, Toto Rizqi Darwinto menegaskan bahwa hasil survei tersebut adalah tidak benar alias Hoax.

Bacaan Lainnya

Toto mengajak masyarakat tidak terpancing dengan isu yang dimainkan oleh oknum tidak bertanggungjawab. Sampai saat ini, tidak ada lembaga survei yang melakukan survei elektabilitas terhadap Paslon di Kabupaten Manokwari.

Baca Juga :   Jaga Kebersihan Pantai Pasir Putih, Bupati Manokwari Serahkan 2 Unit Kendaraan Motor Tiga Roda

“Setelah melihat kemudian mendiskusikan dengan tim sehingga disepakati untuk bisa mencari sumber-sumber survei yang dilakukan oleh LSI. Kami sudah menghubungi media canter LSI dan ternyata dari pengakuan LSI mereka tidak pernah melakukan survey di kabupaten Manokwari pada bulan Oktober,” beber Toto, Minggu (3/11/2024) malam.

Masyarakat kabupaten Manokwari diminta untuk mempelajari visi misi pasangan calon BERBUDI, yang notabenenya sangat berpihak pada masyarakat hingga kalangan akar rumput.

Salah satu program strategis yang ditawarkan Paslon BERBUDI adalah peningkatan kapasitas RT-RW, dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp.50 juta per tahun. Hal ini sama sekali tidak mengganggu insentif dari RT-RW yang sudah ada. Biaya tersebut sudah termasuk biaya pelayanan kepada karang taruna dan kelompok masyarakat yang berpotensi dapat dikembangkan untuk lebih berprestasi dan produktif.

Masyarakat tidak perlu ragu dengan anggaran, sebab pada postur anggaran yang tersedia di pemerintah kabupaten Manokwari, bersumber dari DAK, DAU dan DBH Migas. Dengan demikian, program yang ditawarkan oleh BERBUDI sudah sinkron dengan postur anggaran yang tersedia.

Baca Juga :   Plh Bupati Manokwari Coblos di Tps 013 Brawijaya, Budoyo Ajak Warga Gunakan Hak Politik

“Jika diatur baik, dana operasional RT itu tidak akan menghilangkan insentif yang telah ada. Karena insentif itu murni HAK nya RT sementara operasional itu adalah biaya pelayanan yang didalamnya termasuk pembiayaan karang taruna dan klp muda yang memungkinkan bisa dikembangkan di wilayah tersebut untuk bisa berprestasi dan produktif,” tutup Juru bicara Paslon BERBUDI itu. (Red/*)

Pos terkait