WASIOR – Aparat Kepolisian Polres Teluk Wondama Papua Barat akhirnya membuka paksa blokade jalan menuju kantor bupati Teluk Wondama, Kamis pagi sekitar pukul 09.30 WIT. Pemblokiran jalan masuk ke kompleks perkantoran Pemda dilakukan sejak Rabu sore oleh masyarakat Distrik Rasiei. Warga menuntut pembayaran ganti rugi tanaman sagu yang digusur untuk proyek normalisasi kali/sungai Rowi di wilayah setempat pada 2014.
Hingga Kamis pagi warga tetap menolak membuka blokade meskipun pada Rabu malam sudah dilakukan negosiasi yang difasilitasi Polres Teluk Wondama dengan Lembaga Masyarakat Adat (LMA).Dengan alasan menggangu ketertiban umum serta agar pelayanan pemerintahan tidak lumpuh, puluhan aparat kepolisian dikerahkan untuk membongkar blokade yang dipasang warga.
“Silahkan bapak ibu tuntut bapak ibu dorang punya hak. Mau berapapun silahkan. Tapi jangan palang jalan karena ini menggangu kepentingan orang banyak. Apalagi ini jalan masuk ke pusat pemerintahan, ” kata Kabag Operasional Polres Teluk Wondama AKP Niko Sanda yang memimpin pembukaan blokade.
Meskipun sempat diwarnai protes, palang akhirnya dibuka sehingga kendaraan para PNS yang tertahan bisa masuk ke kawasan perkantoran. Menurut Ketua LMA Teluk Wondama Wilayah Selatan dan Barat Adrian Worengga pihaknya telah berkoordinasi dengan pimpinan DPRD Wondama terkait apa yang menjadi tuntutan warga. Dari pertemuan itu telah disepakati akan ada pertemuan bersama antara Pemkab, DPRD bersama masyarakat dan LMA untuk mencari solusi terbaik.
“Petunjuk dari Ketua DPRD ( Kuro Matani) jam 1 siang ini ada pertemuan dengan Pemda dan dihadiri Ketua DPRD bersama Komisi A. Jadi saya harapkan semua masyarakat ikut,” kata Worengga. Hingga pukul 11.00 WIT situasi di lokasi pemalangan sudah kembali normal. (Nday)
