Manokwari, kabartimur.com – Anggota DPRK Manokwari, Norman Tambunan, menyoroti lambannya pemerintah daerah dalam menetapkan pejabat definitif di Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Perindagkop).
Ia menilai, posisi kepala dinas yang hingga kini masih dijabat pelaksana harian (Plh) dan telah berlangsung hampir satu tahun merupakan kondisi yang tidak wajar serta berpotensi mengganggu efektivitas kinerja organisasi.
“Sudah hampir satu tahun dijabat Plh. Ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Jabatan Plh itu sifatnya sementara, bukan untuk jangka panjang. Kalau terus dibiarkan, tentu berdampak pada kinerja dinas,” tegas Norman.
Menurutnya, ketidakpastian kepemimpinan tersebut mencerminkan lemahnya tata kelola birokrasi di lingkungan pemerintah daerah. Padahal, Dinas Perindagkop memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya sektor UMKM, perdagangan, dan koperasi.
Norman juga mempertanyakan komitmen pemerintah daerah dalam menata birokrasi secara profesional. Ia menegaskan, keterlambatan penetapan pejabat definitif bukan sekadar persoalan administratif, tetapi telah menyentuh aspek pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat.
“Kalau ini terus dibiarkan, publik bisa menilai ada persoalan serius di internal. Bisa saja muncul asumsi adanya tarik-menarik kepentingan atau lemahnya pengambilan keputusan,” ujarnya.
Ia mendesak bupati dan jajaran terkait segera mengambil langkah tegas dengan menetapkan pejabat definitif sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku, guna memastikan roda organisasi berjalan efektif dan akuntabel. (Red/*)
