Persoalan Rakyat Masih Banyak, Bupati Imburi Minta OPD Kurangi Belanja Aparatur

WASIOR – Bupati Bernadus Imburi mengakui hingga tahun kelima periode RPJMD 2016/2020, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat masih dihadapkan dengan setumpuk permasalahan yang harus mendapat perhatian serius semua OPD.

Antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih pada kategori rendah. Pada 2017 IPM Wondama berada pada posisi 58,10 yang berarti masih pada kategori rendah. Secara peringkat, kabupaten yang lahir pada 12 April 2003 ini berada pada urutan ke-9 dari 13 kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat.

Pertumbuhan ekonomi Wondama juga masih di bawah pertumbuhan rata-rata ekonomi nasional. Pada 2017 tercatat pertumbuhan ekonomi Wondama sebesar 5,21 persen masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yakni 5,90 persen.

Infrastruktur dasar juga belum tersedia secara memadai. Terutama jalan dan jembatan, jaringan listrik dan telekomunikasi, jaringan air bersih serta sarana transportasi. Di samping ketersediaan lapangan pekerjaan yang masih sangat minim.

Baca Juga :   Mengembangkan Potensi Peserta Didik PMR Lantik Pengurus SMA Yapis Manokwari

Oleh karena itu, Bupati menekankan kepada semua OPD untuk melakukan penghematan anggaran terutama pada belanja aparatur dan belanja perjalanan dinas. Tujuannya supaya tersedia banyak anggaran untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

“Dan memprioritaskan pada belanja-belanja yang bersifat wajib untuk pelayanan dasar masyarakat, “ tandas Bupati sewaktu membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD tahun anggaran 2020 di gedung Sasana Karya di Isei, Selasa.

Bupati juga menekankan agar RKPD (rencana kerja pemerintah daerah) tahun 2020 harus diarahkan untuk menuntaskan berbagai permasalahan yang masih dihadapi daerah.

Berkaitan dengan IPM Imburi menyatakan, perencanaan dan penganggaran tahun 2020 harus berbasis pada peningkatan IPM. Dia sendiri telah menargetkan IPM Wondama bisa mencapai 60,50 atau kategori sedang pada 2020 yang merupakan tahun terakhir periode kepemimpinan dirinya.

“Sehingga harus dilaksanakan program dan kegiatan di bidang pendidikan, Kesehatan dan ekonomi rayat yang memacu IPM. OPD teknis yang berhubungan dengan itu (harus serius), “ ucap orang nomor satu Wondama ini. (Nday)

Pos terkait