WASIOR – Percepatan pembangunan Bandar Udara I.S Kijne di Mawoi, Kampung Dotir Distrik Wasior menjadi program prioritas dalam 100 hari kerja pasangan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama hasil Pilkada 2020 Hendrik Mambor dan Andarias Kayukatuy.
Bupati Hendrik Mambor menargetkan pembangunan fisik Bandara baru Teluk Wondama itu dapat dimulai pada 2022. Karena itu upaya terdepan adalah mempercepat pelaksanaan pengadaan tanah Bandara.
Mambor menyampaikan hal itu dalam Pidato Pengantar Tugas Bupati dan Wakil Bupati Periode 2021-2024 pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Teluk Wondama, Senin malam (10/5).
“Kita harapkan pada tahun 2022 pembangunan fisik sudah dapat dimulai yang akan berdampak multiplier effect bagi peningkatan perekonomian daerah,”ujar Mambor di hadapan rapat paripurna DPRD yang dipimpin Ketua DPRD Herman Sawasemariai.
Mantan Kepala Bappeda itu berharap dukungan dari semua pihak termasuk DPRD Teluk Wondama agar pembangunan Bandara I.S Kijne yang telah dipersiapkan sejak 2016 itu dapat terealisasi pada tahun depan.
“Sebab kita yakin bersama, kita harapkan bersama bahwa Bandara begitu jadi akan memberikan dampak yang cukup besar bagi perekonomian daerah dan beberapa sektor lain pasti akan bertumbuh,”kata Mambor.
Untuk diketahui, dalam kegitan Konsultasi Publik Ulang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandara I.S Kijne yang digelar Pemprov Papua Barat beberapa waktu lalu, masyarakat dari marga Marani yang terdiri atas 9 turunan telah sepakat melepaskan tanah adat mereka untuk pembangunan Bandara.
Kesepakatan melepas tanah adat di Mawoi dengan luas 280 hektar untuk pembangunan Bandara I.S Kijne dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh perwakilan dari 9 turunan marga Marani.
Dengan dasar kesepakatan itu maka Gubernur Papua Barat selanjutnya akan menerbitkan SK Penetapan Lokasi Bandara yang merupakan prasyarat untuk bisa dimulainya pembangunan fisik.
Adapun terkait ganti rugi tanah, direncanakan dalam beberapa waktu ke depan tim penilai tanah independen (appraisal) akan turun untuk melakukan penilaian harga tanah.
“Jadi kita tidak bisa tunggu lagi, tahun depan Bandara ini harus dibangun karena ini sudah tertunda sejak 2018, “kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Abdullatief Suaeri dalam kesempatan itu. (Nday)
