MANOKWARI, kabartimur.com- Pemerintah Kabupaten Manokwari bersama sejumlah kementerian menggelar rapat koordinasi percepatan pengembangan Bandara Udara Rendani di Kantor Otoritas Wilayah IX Manokwari, Rabu (19/11/2025). Pertemuan tersebut kembali menegaskan posisi Bandara Rendani sebagai simpul strategis konektivitas di Papua Barat.
Rapat dipimpin Wakil Bupati Manokwari, H. Mugiyono, S.Hut., M.Ling., dan dihadiri perangkat daerah terkait, seperti Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, serta Bappeda. Dari pemerintah pusat hadir Sesditjen Kementerian Perhubungan, Direktur Infrastruktur dan Logistik Bappenas, serta Kabagren Kemenhub.
Dalam arahannya, Mugiyono menegaskan bahwa pengembangan Bandara Rendani adalah prioritas pembangunan yang akan menentukan kualitas aksesibilitas dan konektivitas Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat.
“Bandara Rendani adalah barometer pintu gerbang Papua Barat simbol keterbukaan dan kemajuan daerah. Pemerintah daerah berkomitmen menyelesaikan seluruh tahapan, termasuk penataan sosial dan sinkronisasi program teknis,” ujarnya.
Ia mengapresiasi dukungan pemerintah pusat yang dinilai memperkuat percepatan penyelesaian tahapan pengembangan bandara.
Kepala BLU UPBU Kelas II Rendani, Herman Sujito, dalam pemaparannya menyebut bahwa tahapan teknis, integrasi data, dan perencanaan desain telah diselaraskan lintas sektor. Ia menegaskan bahwa kesiapan lahan dan harmonisasi rencana tetap menjadi fokus utama.
“Dengan dukungan pemerintah pusat dan daerah, Bandara Rendani akan berkembang menjadi fasilitas modern yang memenuhi standar pelayanan dan keselamatan penerbangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Manokwari, Ferdy M. Lalenoh, S.STP, menegaskan bahwa penyelesaian aspek sosial tidak dapat dipisahkan dari pengembangan fisik bandara. Pendataan, verifikasi, dan komunikasi dengan masyarakat terdampak dilakukan secara bertahap dan mengacu pada regulasi yang berlaku.
“Sejak 2021 hingga sekarang, penanganan dampak sosial kami jalankan sesuai arahan Bupati Hermus Indou. Tidak boleh ada warga yang dirugikan. Prinsip kemanusiaan dan keterbukaan menjadi pedoman kami,” ujar Ferdy.
Ia menambahkan, dukungan Bupati dan Wakil Bupati menjadi landasan penting untuk memastikan seluruh aspek sosial dapat dituntaskan secara menyeluruh.
Rapat ditutup dengan penegasan komitmen untuk mempercepat tahap akhir pengembangan Bandara Rendani melalui sinergi antara pemerintah daerah, kementerian, dan pengelola bandara. Pengembangan ini diharapkan memperkuat peran Bandara Rendani sebagai pintu gerbang utama Papua Barat dan penopang pergerakan ekonomi kawasan. (*)
