‎Pemda Manokwari Menggelar Konsultasi Publik dalam Penyusunan RPJMD 2025-2029

MANOKWARI, kabartimur.com- Pemerintah Kabupaten Manokwari resmi memulai penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 sebagai pijakan strategis menuju visi “Manokwari Emas” yang diselaraskan dengan agenda nasional Indonesia Emas 2045.
‎
‎Proses penyusunan ini diawali dengan kegiatan Konsultasi Publik yang digelar di Ruang Sasana Karya, Kantor Bupati Manokwari, Jumat (8/8/2025), yang dibuka  langsung oleh Plt. Sekda Manokwari, Yan Ayomi.
‎
‎Bupati  Manokwari Hermus Indou dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Plt Sekda Manokwari Yan Ayomi menegaskan bahwa RPJMD lima tahunan ini merupakan wujud tanggung jawab Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat sekaligus pusat peradaban Tanah Papua.
‎
‎“Pembangunan daerah harus dilakukan secara terencana, transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan ke depan,” ujar Ayomi.
‎
‎Menurutnya, RPJMD disusun berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 serta mengacu pada RPJPN yang memuat delapan misi utama Indonesia Emas 2045. Misi tersebut meliputi transformasi sosial dan ekonomi, tata kelola pemerintahan, supremasi hukum, stabilitas nasional, ketahanan sosial budaya, pembangunan kewilayahan, serta keberlanjutan pembangunan.
‎
‎Sebagai bentuk kontribusi lokal, Pemkab Manokwari mengusung misi “Manokwari Emas 2045”, dengan tekad menjadikan Manokwari sebagai pusat kebudayaan, pendidikan, dan aktivitas sosial yang terbuka dan terkemuka di Papua.
‎
‎Meski demikian, pembangunan di Kabupaten Manokwari saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan tehadap pencapaian tujuan pembangunan daerah yang menjadi perhatian serius, seperti tingginya angka kemiskinan, rendahnya daya saing SDM, ketimpangan infrastruktur, degradasi lingkungan, serta belum optimalnya pengelolaan dana otonomi khusus.
‎
‎Menjawab tantangan tersebut, RPJMD 2025–2029 dirancang dengan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial. Artinya, perencanaan pembangunan dilaksanakan secara komprehensif dan terpadu dengan mempertimbangkan keterkaitan antar sektor dan wilayah.
‎
‎Dalam dokumen RPJMD yang dirancang, Pemkab Manokwari menetapkan tujuh arah pembangunan strategis, yakni:
‎
1.Peningkatan kualitas SDM, termasuk pendidikan dan kesehatan gratis yang merata, pemberdayaan tenaga kerja lokal, serta perlindungan kelompok rentan dan pemuda.
‎
‎2. Pembangunan infrastruktur dasar dan strategis di kawasan perkotaan maupun pedesaan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah.
‎
‎3. Reformasi tata kelola pemerintahan, dengan digitalisasi layanan publik dan peningkatan kinerja birokrasi.
‎
‎4. Optimalisasi potensi ekonomi daerah, melalui sektor pariwisata, pertambangan rakyat ramah lingkungan, UMKM, koperasi, BUMD dan Bumdes.
‎
‎5. Pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana, melalui pemulihan hutan, ruang terbuka hijau, pengelolaan sampah, dan sistem tanggap darurat.
‎
‎6. Penguatan Otonomi Khusus Papua, dengan pendekatan afirmatif untuk kesejahteraan berkelanjutan Orang Asli Papua (OAP).
‎
‎7. Penataan wilayah dan pemekaran daerah, termasuk rencana pembentukan Kabupaten Manokwari Barat dan pemindahan ibu kota kabupaten.
‎
‎“Melalui ketujuh prioritas ini, kami berharap RPJMD 2025–2029 dapat menjadi panduan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan adaptif terhadap dinamika global,” tegas Ayomi.
‎
‎Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan Manokwari ke depan akan sangat ditentukan oleh kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen pembangunan daerah.
‎
‎“Manokwari harus menjadi contoh kemajuan Papua dalam bingkai Otonomi Khusus dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkasnya. (Red/*)