Pegawai Mogok, Pelayanan Medis RSUD Teluk Wondama Nyaris Lumpuh

WASIOR – Pegawai honorer RSUD Teluk Wondama, Papua Barat yang terdiri atas petugas medis dan non medis menggelar aksi mogok kerja, Rabu (11/7/2018).

Mereka menuntut kejelasan pembayaran hak keuangan mereka yang belum diterima sejak Januari 2018.
Akibatnya pelayanan medis terhambat karena hanya petugas berstatus PNS yang bekerja.

Pasien yang datangpun hanya dilayani seadanya saja. Bahkan ada operasi pembedahan yang sedianya dilakukan terpaksa dibatalkan lantaran tidak ada petugas yang membantu dokter.

Menurut Lamek Manaruri, perawat yang bertugas di ruang UGD, ada dua hal pokok yang melatarbelakangi aksi mogok tersebut. Pertama, belum adanya kepastian pengangkatan mereka menjadi CPNS. Kata Lamek, masa kerja sebagian besar petugas medis yang honorer sudah di atas 5 tahun bahkan ada yang mendekati 10 tahun.

“Karena kami lihat di sini sudah dua kali pengangkatan, ada K1, K2 (CPNS kategori I dan II) tapi kami tidak ada nama di situ. Padahal kami ini diinstansi yang vital, “ ujar Lamek.

Baca Juga :   Warga Diminta Tidak Rayakan Pergantian Tahun Secara Berlebihan, Kapolres Wondama : Jangan Sampai Ada Kerumunan

Kedua, terkait hak-hak mereka berupa uang jaga atau uang lembur, uang makan dan insentif BPJS yang belum diterima semenjak Januari 2018. Termasuk pembayaran upah bulanan yang selalu terlambat. Dari biasanya diterima setiap awal bulan namun sejak 2018 molor hingga tanggal 20-an.

“Kemudian uang jaga (uang lembur) sudah dipangkas, kami mau tanya kira-kira uang jaga itu dipangkas itu atas dasar apa. Sebelumnya ada uang jaga, uang makan. Sekarang dipangkas semua itu karena apa, kalau memang jumlah honorer yang banyak, diangkat jadi PNS supaya honorer bisa sedikit to, “ lanjut Lamek.

Rekan Lamek sesama perawat, Nelson Andoy menambahkan, pihaknya kecewa sebab tidak pernah ada penjelasan kenapa sejak 2017 uang lembur dan uang makan tak lagi mereka terima. Padahal tahun-tahun sebelumnya komponen-komponen yang menunjang kesejahteraan petugas medis itu selalu mereka terima secara rutin.

Baca Juga :   Dukung Duet Aloysius Siep – Novi Marani, Fraksi Perindo Wondama Optimis Perindo Semakin Berkibar di Papua Barat

“Jadi sementara pelayanan dikasih stop. Pegawai honorer semua mogok sampai harus ada kejelasan dulu baru kerja kembali, “ tandas Andoy yang bersama puluhan rekan-rekannya memilih duduk-duduk saja di pelataran ruang unit gawat darurat.

Direktur RSUD Teluk Wondama dr. Ristom Mora yang datang menemui massa menjelaskan, uang lembur yang dituntut pegawai honorer belum bisa dibayarkan karena tidak lagi dianggarkan dalam APBD 2018.


“Soal uang lembur, dari awal saya tidak pernah bilang itu ada atau tidak ada. Tetapi sesungguhnya uang itu dicoret. Tetapi saya tidak bisa bilang karena dampaknya begini sudah, akan jadi masalah begini (aksi mogok). Makanya saya tetap berusaha, berusaha dan berusaha agar uang lembur itu dibayarkan, “ ucap Ristom.

Untuk menyiasati itu, kata Ristom, telah disepakati pembayaran uang lembur akan diambil dari uang makan minum. Adapun besaran uang lembur adalah Rp5 ribu per jam dan hanya berlaku pada hari minggu dan tanggal merah.

Baca Juga :   Terima BLT Dana Desa 600 Ribu, Warga Dotir : Terima Kasih Pemerintah sudah Perhatikan Kami

“Tadi sudah disetujui uang lembur itu dibayarkan. Dari (dinas) keuangan minta daftarnya dan mereka evaluasi ini layak terima atau tidak, tapi kita tetap upayakan semua dibayar. Jadi mulai besok semua di ruangan yang berhubungan dengan lembur dibikin daftar (hadir) sejak Januari -Juli untuk kita ajukan ke keuangan, “ kata Ristom.

Wakil Bupati Paulus Indubri yang juga datang menemui massa pada Rabu sore menjamin apa yang menjadi hak petugas medis akan diselesaikan segera. Karena itu dia minta agar aksi mogok dihentikan karena akan merugikan pasien.

“Adik-adik boleh menuntut tapi jangan sampai pelayanan berhenti karena itu sangat berbahaya karena menyangkut nyawa saudara-saudara kita sendiri, “ pesan orang nomor dua Wondama. (Nday)

Pos terkait