Jakarta, kabartimur.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan penyaluran kredit kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada 2026 akan tumbuh sebesar 7–9 persen secara tahunan (year on year/yoy). Proyeksi ini didorong oleh meningkatnya keyakinan konsumen, prospek pertumbuhan ekonomi nasional yang positif, serta penguatan kebijakan pembiayaan UMKM yang terus didorong OJK bersama pemerintah.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan komitmen memperluas akses pembiayaan yang lebih mudah, cepat, dan inklusif bagi UMKM menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
“Komitmen untuk mendorong akses pembiayaan yang lebih luas, mudah, dan inklusif bagi UMKM akan terus diperkuat,” ujar Dian.
Ia menjelaskan, penyaluran kredit UMKM hingga Januari 2026 tercatat sebesar Rp1.482,9 triliun, atau sekitar 17,33 persen dari total penyaluran kredit/pembiayaan perbankan. Meski demikian, pertumbuhannya mengalami moderasi sebesar 0,53 persen (yoy).
Menurut Dian, perlambatan tersebut dipengaruhi dinamika perekonomian global dan nasional, serta proses pemulihan sektor UMKM pascapandemi yang relatif lebih lambat dibandingkan sektor korporasi.
Meski menghadapi tantangan jangka pendek, industri perbankan tetap optimistis terhadap prospek pertumbuhan kredit UMKM pada 2026. Optimisme ini didukung oleh meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
OJK mencatat Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada awal 2026 berada pada level 127,00, sementara Consumer Price Index tercatat 109,75. Kedua indikator tersebut menunjukkan tren peningkatan dalam satu tahun terakhir yang mencerminkan optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini maupun ke depan.
Selain itu, momentum Ramadan dan Idulfitri diperkirakan turut mendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2026, khususnya bagi sektor UMKM melalui peningkatan konsumsi rumah tangga yang berdampak pada kenaikan permintaan kredit modal kerja.
Sebagai upaya memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM. Regulasi tersebut mewajibkan bank dan lembaga keuangan non-bank menerapkan prinsip pembiayaan yang mudah, tepat, cepat, murah, dan inklusif, serta menyediakan skema pembiayaan khusus bagi UMKM.
OJK juga telah membentuk Departemen Pengaturan dan Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah sebagai bentuk komitmen institusional dalam mendukung pengembangan sektor UMKM.
“ Saat ini OJK terus berkoordinasi dengan industri perbankan terkait implementasi POJK UMKM dalam rencana bisnis bank,” kata Dian.
Di sisi lain, OJK juga mendukung program pemerintah, termasuk target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit program lainnya pada 2026 yang ditargetkan mencapai Rp308,41 triliun.
Dukungan tersebut dilakukan melalui partisipasi dalam penyusunan regulasi KUR bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan penyalur, termasuk lembaga penjaminan dan asuransi kredit.
Ke depan, OJK menilai penguatan ekosistem UMKM perlu terus dilakukan melalui peningkatan kewirausahaan, pendampingan usaha, pembukaan akses pasar kepada offtaker, serta identifikasi sektor-sektor UMKM yang memiliki potensi untuk berkembang.
Dengan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2025 yang tercatat 5,11 persen, serta target pertumbuhan 6 persen pada 2026, OJK optimistis sektor UMKM akan memiliki prospek yang semakin cerah dan mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.
