MANOKWARI, Kabartimur.com- Melalui Forum Konsultasi Publik Ke II, wakil Bupati Manokwari, H. Mugiyono memaparkan sejumlah tantangan pembangunan yang masih dihadapi daerah sekaligus menekankan fokus pembangunan jangka panjang Kabupaten Manokwari 2025–2045.
Ia mengungkapkan, tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, khususnya di kalangan masyarakat asli Papua baik di kampung maupun kawasan kumuh perkotaan, menjadi salah satu pekerjaan rumah utama. Selain itu, kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) masih rendah akibat keterbatasan layanan pendidikan dan kesehatan.
“Tingginya prevalensi stunting, pemberdayaan tenaga kerja lokal dan perempuan, perlindungan anak, serta kepemudaan yang belum optimal juga menjadi isu penting,” ujar Wabup Mugiyono saat membuka kegiatan Konsultasi Publik Kedua guna mantapkan Penyusunan RPJPD 2025–2045 di Manokwari, Jumat (15/8/2025).
Wabup menambahkan, keterbatasan infrastruktur, terutama konektivitas jalan dan pelayanan dasar di distrik serta kampung, masih menjadi hambatan pembangunan. Lemahnya daya saing dan produktivitas ekonomi lokal, minimnya akses pembiayaan dan pasar bagi UMKM dan koperasi, degradasi lingkungan, serta meningkatnya risiko bencana turut menjadi tantangan besar.
“Pengelolaan dana otonomi khusus juga belum optimal dalam menjangkau masyarakat asli secara adil dan berkelanjutan,” kata Wabup.
Untuk menjawab berbagai persoalan tersebut, ia menegaskan perlunya perencanaan pembangunan jangka panjang dengan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial. Pendekatan ini, katanya, memastikan pembangunan dilakukan secara menyeluruh, terintegrasi, dan berbasis potensi serta keterkaitan antarwilayah.
Adapun fokus pembangunan jangka panjang Kabupaten Manokwari 2025–2045 meliputi:
1. Pembangunan SDM yang berkarakter.
2. Pembangunan infrastruktur strategis perkotaan untuk mendukung status Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat.
3. Pengembangan perekonomian daerah dan kedaulatan pangan.
4. Pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
5. Pembentukan daerah otonomi baru.
“Pembangunan kewilayahan sangat penting karena tidak hanya diarahkan sesuai kebutuhan masyarakat setempat, tetapi juga didasarkan pada potensi wilayah,” tutupnya. (Red/*)
